JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Indonesia dihebohkan dengan skandal besar di sektor pangan. Satgas Pangan Polri resmi menaikkan status penyelidikan kasus beras tidak sesuai mutu alias beras oplosan ke tahap penyidikan pada Kamis (24/7/2025). Ini bukan sekadar soal label kemasan yang menipu, melainkan kejahatan terstruktur yang diduga merugikan masyarakat hingga Rp 100 triliun per tahun.
“Telah ditemukan dugaan peristiwa pidana. Untuk itu, status penyelidikan kita tingkatkan ke penyidikan,” tegas Brigjen Pol Helfi Assegaf, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) sekaligus Kepala Satgas Pangan Polri dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim, Kamis.
3 Produsen, 5 Merek Diduga Terlibat
Polri menyatakan bahwa sejumlah produsen diduga memproduksi dan mengemas beras biasa dengan klaim sebagai beras premium, yang nyatanya tidak memenuhi standar mutu nasional.
Saat ini, tiga produsen telah diperiksa, yakni:
-
PT PIM (merek Sania),
-
PT FS (merek Ramos Merah, Ramos Biru, dan Ramos Pulen),
-
dan Toko SY (merek Jelita dan Anak Kembar).
Beras-beras kemasan ukuran 2,5 kg hingga 5 kg tersebut dijual di pasar modern dengan label “premium”, namun hasil uji laboratorium menunjukkan mutu dan volumenya tidak sesuai.
Karung-karung beras merek Sania, Sovia, Fortune, Jelita, Setra Wangi, Resik, hingga Alfamart Sentra Pulen telah dipamerkan ke publik sebagai bukti. Seluruhnya tercetak keterangan “beras premium” namun kandungan dalamnya berbeda dari klaim.
Presiden Prabowo: “Ini Penipuan. Usut dan Tindak!”
Mengetahui laporan investigasi tersebut, Presiden Prabowo Subianto langsung menginstruksikan tindakan tegas. Dalam peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Prabowo menunjukkan ketegasannya.
“Saya minta Jaksa Agung sama Kapolri usut dan tindak. Ini pidana!” tegas Prabowo dalam siaran YouTube Sekretariat Presiden, Senin (21/7/2025).
Presiden menyebut bahwa praktik ini adalah penghianatan terhadap rakyat. Di tengah upaya pemerintah menambah penerimaan negara melalui pajak dan bea cukai, justru muncul pihak-pihak yang mengeruk keuntungan dengan menipu konsumen.
“Saya tidak terima. Saya disumpah di depan rakyat, untuk memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung usut, tindak,” ujarnya lantang.
Menteri Pertanian: “212 Merek Tidak Sesuai Mutu”
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turut mengungkap fakta mengejutkan: setidaknya 212 merek beras telah terbukti melanggar standar mutu. Ada yang volume kemasannya kurang dari yang tercantum, ada pula yang menyebut dirinya beras premium, padahal hanya kualitas medium atau bahkan rendah.
“Contoh ada volume yang mengatakan 5 kilogram padahal 4,5 kg. Kemudian ada yang 86 persen mengatakan bahwa ini premium, padahal itu adalah beras biasa,” jelas Amran, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (12/7/2025).
Selisih harga antara beras premium dan medium bisa mencapai Rp 2.000Rp 3.000 per kilogram, sehingga jika dikalikan dengan jumlah pembelian nasional, potensi kerugian masyarakat bisa menyentuh Rp 100 triliun tiap tahun.
“Ini terjadi setiap tahun. Kalau lima tahun, artinya sudah Rp 500 triliun. Kalau sepuluh tahun? Seribu triliun. Ini bukan sekadar pelanggaran, ini penghisapan!” imbuh Amran.
Kasus ini menyentuh urat nadi rakyat, beras adalah bahan pangan pokok. Manipulasi terhadapnya sama dengan merampas hak hidup layak jutaan keluarga. Investigasi dan penyidikan yang dilakukan Polri, Kementan, dan dukungan langsung Presiden menjadi momentum penting membongkar mafia pangan yang telah lama merajalela.
Kini publik menanti: apakah hukum akan bertaring terhadap pelaku kejahatan yang bukan hanya mencurangi timbangan, tetapi juga mencurangi kepercayaan rakyat?
