PADANG, ALINIANEWS.COM – Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu kebijakan strategis Presiden Republik Indonesia tidak hanya ditentukan oleh cakupan penerima manfaat, tetapi sangat bergantung pada mutu operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan. Dalam konteks inilah, kualitas dan kompetensi sumber daya manusia dapur menjadi faktor penentu.
Sebagai bagian dari upaya penjaminan mutu tersebut, sebanyak 25 Chef de Partie utusan dari berbagai dapur SPPG MBG di Provinsi Sumatera Barat telah mengikuti dan dinyatakan lulus Ujian Kompetensi serta Sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sertifikasi ini merupakan persyaratan mutlak yang wajib dipenuhi oleh setiap SPPG MBG, sebagaimana diatur dalam pedoman teknis pelaksanaan program yang berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN).
Kegiatan sertifikasi ini terselenggara melalui kolaborasi profesional antara DPW HMD GEMAS Provinsi Sumatera Barat, organisasi yang menaungi mitra dapur Generasi Emas, dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Jasa Boga Nusantara, lembaga sertifikasi resmi yang telah berlisensi dan berstandar nasional BNSP.
Menjaga Konsistensi Mutu di Tingkat Dapur
Dalam arsitektur kebijakan MBG, Chef de Partie memiliki posisi strategis sebagai penjamin mutu operasional dapur SPPG. Chef bertanggung jawab mengendalikan seluruh proses produksi makanan, mulai dari pengelolaan bahan baku, penerapan standar higiene dan sanitasi, pengawasan keamanan pangan, hingga konsistensi menu dan porsi sesuai standar gizi yang ditetapkan.
Selain itu, Chef de Partie juga berperan mengoordinasikan tim dapur, memastikan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), serta melakukan pencatatan dan pelaporan operasional sebagai bagian dari sistem akuntabilitas Program MBG. Dengan peran tersebut, Chef menjadi penghubung langsung antara kebijakan teknis BGN dan praktik harian di dapur SPPG.
Sertifikasi berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) memastikan bahwa tanggung jawab strategis ini dijalankan oleh tenaga profesional yang kompetensinya terukur dan diakui secara nasional.
Tanggung Jawab Negara dan Dimensi Empatik
Ketua DPW HMD GEMAS Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Marlis, MM, menegaskan bahwa sertifikasi Chef tidak semata-mata dimaknai sebagai pemenuhan aspek administratif, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan empati sosial terhadap para penerima manfaat Program MBG.
“Program Makan Bergizi Gratis adalah amanah besar negara yang menyangkut masa depan anak-anak Indonesia. Di dapur SPPG, amanah itu diwujudkan setiap hari. Karena itu, tidak boleh ada kompromi terhadap kualitas, keamanan, dan profesionalisme,” ujar Marlis.
Ia menambahkan bahwa Chef bersertifikat bukan hanya tenaga teknis dapur, melainkan penjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan negara.
“Setiap porsi makanan MBG membawa hak anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Sertifikasi Chef ini adalah ikhtiar agar hak tersebut benar-benar terpenuhi secara layak, aman, dan bermartabat,” katanya.
Mendukung Agenda Generasi Emas 2045
Langkah sertifikasi Chef de Partie di Sumatera Barat ini sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia dan arah kebijakan Badan Gizi Nasional dalam membangun fondasi Generasi Emas 2045, di mana pemenuhan gizi yang berkualitas dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi daya saing bangsa.
Dengan bertambahnya tenaga Chef bersertifikat BNSP, dapur-dapur SPPG MBG di daerah diharapkan semakin siap beroperasi secara profesional, akuntabel, dan berkelanjutan. Konsistensi mutu inilah yang pada akhirnya menjadi penopang utama keberhasilan Program MBG sebagai kebijakan publik berskala nasional, sekaligus mencerminkan keseriusan negara dalam menjaga kualitas pelaksanaannya hingga ke tingkat paling dasar. (*/ Redaksi )
