Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) di Kecamatan Pauh
PADANG, ALINIANEWS.COM — Harapan baru bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem mulai terwujud di Sumatera Barat. Sebanyak tiga Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial resmi beroperasi serentak pada hari ini, Senin (14/7/2025), bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru 2025–2026.
Program ini menjadi angin segar bagi pemerataan pendidikan, membuka peluang bagi ratusan anak dari latar belakang prasejahtera untuk mengenyam pendidikan berkualitas secara gratis dalam sistem berasrama. Di Sumbar, total 300 siswa diterima dan mulai menjalani hari pertama mereka di lingkungan sekolah yang dirancang tidak hanya untuk mengajar, tapi juga membentuk karakter dan membangun masa depan.
Kota Padang secara resmi memulai pelaksanaan program Sekolah Rakyat jenjang SMP pada Senin (14/7/2025). Program yang digagas oleh Kementerian Sosial RI ini menjadi harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan layak secara gratis dan berasrama.
Di Kota Padang, pelaksanaan Sekolah Rakyat mencakup dua titik: jenjang SMP di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Pauh yang menampung 150 siswa, dan jenjang SMA di SMA Pembangunan Laboratorium UNP Padang Utara dengan 50 siswa. Sementara itu, satu titik lainnya berada di Kabupaten Solok, menampung 100 siswa SMP. Total ada 300 siswa di Sumatera Barat yang memulai pendidikan di Sekolah Rakyat tahun ini.
Pembukaan ditandai dengan penyerahan simbolis paket seragam kepada perwakilan siswa oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Padang, Jalan Alai, Kapalo Koto, Kecamatan Pauh.
Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak-anak dari keluarga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) desil I, kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah. Seluruh biaya pendidikan, tempat tinggal, konsumsi, hingga kebutuhan dasar lainnya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.
Dalam sambutannya, Maigus Nasir mengutip pesan Bachtiar Hamzah, Menteri Sosial RI periode 2001–2009, yang menggambarkan anak-anak dari keluarga tidak mampu sebagai “intan berlian yang terkubur dalam lumpur”. Ia menegaskan, dengan dukungan yang tepat, mereka akan mampu bersinar dan memberi kontribusi nyata.
“Jika ingin menemukan intan berlian, maka kita harus menyelam ke lautan dalam. Untuk menjadi orang sukses, dibutuhkan perjuangan dan keberanian menghadapi tantangan,” ucap Maigus Nasir saat memberi motivasi kepada para siswa.
Ia juga mengingatkan pentingnya membangun kebiasaan positif di lingkungan baru, termasuk keberanian untuk berpisah dari keluarga demi menata masa depan yang lebih baik.
Program Sekolah Rakyat dirancang tidak hanya sebagai tempat belajar akademik, namun juga untuk pembinaan karakter, sosial, dan kemandirian. Pada hari pertama pelaksanaan, 149 siswa di Kota Padang memulai kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan masuk asrama.
Sementara itu, pelaksanaan MPLS Sekolah Rakyat secara nasional juga dibuka serentak di 63 titik lokasi di seluruh Indonesia. Di Provinsi Sumatera Barat, selain BBPPKS Padang, kegiatan juga dilangsungkan di SMA Pembangunan Laboratorium UNP Padang Utara dan satu titik di Kabupaten Solok.
Di jenjang SMA, kegiatan MPLS diikuti oleh 50 siswa, terdiri dari 19 laki-laki dan 31 perempuan. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Biro Organisasi dan SDM Kemensos RI, Serimika Br. Karo. Ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi nasional memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan berkualitas dan pembentukan karakter sejak dini.
“Program Sekolah Rakyat tidak hanya fokus pada pendidikan formal, tapi juga menanamkan nilai karakter, sosial, kemandirian, dan kedisiplinan kepada peserta didik,” ujarnya.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Drs. Syaifullah, M.M, menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat akan menjadi program berkelanjutan.
“Program ini akan terus berlanjut setiap tahun, dengan target minimal satu sekolah rakyat di setiap kabupaten dan kota. Tidak hanya untuk satu jenjang, tapi semua jenjang. Kami berharap masyarakat ikut mendukung program ini sebagai langkah memutus mata rantai kemiskinan,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa antusiasme pemerintah daerah cukup tinggi, namun ada kendala utama terkait ketersediaan lahan.
“Banyak kabupaten dan kota sudah mengusulkan pendirian Sekolah Rakyat, tapi terkendala soal tanah. Terutama di kota-kota, sulit mencari lahan 8 hingga 10 hektare untuk pembangunan sekolah rakyat,” terang Syaifullah.
Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Heriza Syafani, mengatakan bahwa seluruh persiapan di BBPPKS telah rampung, mulai dari penunjukan kepala sekolah, perekrutan wali asrama, hingga penyediaan fasilitas pendidikan dan asrama.
Ricky Januar, Kepala Bidang Linjamsos Dinsos Padang, menambahkan bahwa setiap rombel akan berisi 25 siswa, dan kamar asrama disiapkan untuk empat siswa per kamar lengkap dengan tempat tidur, meja, kursi, dan lemari pakaian. “Sarana dan prasarana siap, seluruh siswa telah melalui pendataan dari Kemensos,” jelasnya.
Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, para siswa dan orang tua mereka mengikuti proses orientasi dan pengenalan lingkungan sekolah. Diharapkan, program ini benar-benar menjadi jalan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan meraih masa depan cerah. (*/rel)
