JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB yang disebut merugikan negara hingga Rp222 miliar.
Penyidik menelusuri dugaan adanya dana non-budgeter dari belanja iklan BUMD yang dikelola secara tidak semestinya. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan terhadap Ridwan Kamil difokuskan pada pengelolaan dana tersebut.
“Hari ini penyidik mendalami terkait dengan pengelolaan uang di Corsec yang berasal dari sebagian anggaran yang digunakan untuk pengadaan belanja iklan di BJB, di mana sebagian anggaran itu kemudian dikelola sebagai dana non-budgeter oleh Corsec BJB,” kata Budi, Selasa (2/12/2025).
Penyidik juga mengonfirmasi sejumlah aset yang dimiliki mantan gubernur itu.
“Termasuk penyidik mengkonfirmasi terkait dengan aset-aset yang dimiliki oleh RK, apakah terkait juga dengan anggaran non-budgeter,” ujarnya.
KPK menegaskan seluruh keterangan saksi akan diuji dengan bukti dokumen serta barang bukti elektronik.
“Setiap keterangan dari saksi, termasuk saudara RK, tentu nanti akan kita cocokkan apakah sesuai dengan fakta-fakta atau bukti-bukti lainnya,” tambah Budi.
Diperiksa Enam Jam, RK Klaim Lega dan Ingin Meluruskan Spekulasi
Ridwan Kamil tiba di Gedung Merah Putih KPK pukul 10.44 WIB dan keluar sekitar 17.00 WIB setelah menjalani pemeriksaan selama hampir enam jam. Usai pemeriksaan, ia mengaku lega akhirnya mendapat kesempatan memberikan klarifikasi terbuka.
“Saya sangat bahagia karena ini momen yang ditunggu-tunggu, berbulan-bulan ingin melakukan klarifikasi. Hari ini saya memberikan keterangan seluas-luasnya sebagai penghormatan pada supremasi hukum dan tanggung jawab sebagai warga negara. Saya sangat lega berbulan-bulan menunggu momen ini,” kata RK.
Ia menjelaskan bahwa posisi gubernur tidak memiliki kewenangan langsung dalam aksi korporasi BUMD. Semua keputusan operasional berada di tangan direksi dan komisaris.
“Dalam tupoksi gubernur, aksi korporasi dari BUMD itu dilakukan oleh teknis mereka sendiri. Gubernur hanya mengetahui aksi korporasi BUMD kalau dilaporkan oleh direksi, komisaris, atau kepala biro BUMD,” jelasnya.
RK menegaskan tidak pernah menerima laporan apa pun terkait dana iklan Bank BJB selama menjabat.
“Tiga-tiga ini tidak memberikan laporan semasa saya menjadi gubernur. Makanya kalau ditanya saya mengetahui, saya tidak tahu. Apalagi terlibat, apalagi menikmati hasilnya,” tegasnya.
Ia berharap keterangannya bisa meredam berbagai spekulasi publik.
“Mudah-mudahan klarifikasi saya ini bisa membuat spekulasi atau persepsi yang terbangun selama ini menjadi lebih clear,” imbuhnya.
Soal Dana untuk Lisa Mariana: “Itu Uang Pribadi, Konteksnya Pemerasan”
Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga menanggapi isu aliran dana kepada selebgram Lisa Mariana, yang sebelumnya mengaku menerima uang darinya. RK membenarkan pemberian itu, namun menegaskan tidak terkait kasus korupsi Bank BJB.
“Itu konteksnya pemerasan Mas, dan itu uang pribadi,” kata RK di depan Gedung KPK.
Ia tidak merinci lebih jauh terkait pemerasan tersebut, tetapi menegaskan dana itu tidak berhubungan dengan proyek iklan BJB.
RK menegaskan kembali bahwa ia tidak mengetahui detail pengadaan iklan BJB periode 2021–2023.
“Pada dasarnya yang paling utama adalah saya itu tidak mengetahui apa yang namanya menjadi perkara dana iklan ini,” ujarnya.
Ia menambahkan tidak ada satu pun unsur direksi, komisaris, maupun kepala biro BUMD yang pernah melaporkan pengelolaan dana tersebut kepadanya.
Kasus dugaan korupsi belanja iklan Bank BJB sendiri menjadi sorotan karena sebagian anggarannya diduga fiktif. Dari total anggaran Rp409 miliar, sekitar Rp222 miliar diduga tidak dapat dipertanggungjawabkan. (*/Rel)
