JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Ribuan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Jakarta pada Rabu (17/9/2025). Mereka menargetkan tiga lokasi utama, yakni Istana Presiden, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan DPR/MPR RI.
Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengatakan aksi dimulai dari markas Garda di Cempaka Mas, Jakarta Pusat, sekitar pukul 10.00 WIB. Selanjutnya, massa bergerak ke Istana Presiden dan Kemenhub, sebelum ditutup di DPR RI sekitar pukul 12.00-13.00 WIB.
“Kami mulai dari markas Garda di Cempaka Mas Jakarta Pusat jam 10, lanjut ke Istana Presiden dan Kemenhub, terakhir di DPR RI jam 12-13,” kata Igun, Selasa (16/9).
Igun memperkirakan jumlah peserta aksi mencapai 2.000 orang. Dari jumlah itu, sekitar 100-200 pengemudi akan melakukan konvoi kendaraan. “Massa konvoi 100-200 dan massa aksi 2000-an ojol,” ujarnya.
Tujuh Tuntutan Ojol
Dalam aksi ini, para pengemudi membawa tujuh tuntutan utama. Pertama, mendesak agar RUU Transportasi Online masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2026.
Kedua, menurunkan potongan aplikator dari 20 persen menjadi 10 persen. Ketiga, mendorong pembuatan regulasi tarif antarbarang dan makanan.
Keempat, audit investigatif terhadap potongan lima persen yang selama ini diambil aplikator. Kelima, penghapusan program seperti Aceng, Slot, Multi Order, dan Member Berbayar yang dinilai merugikan pengemudi.
Keenam, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusut tuntas tragedi 28 Agustus 2025 yang menewaskan pengemudi ojol Affan Kurniawan.
Ketujuh, menuntut pencopotan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.
“Hari Perhubungan Nasional yang seharusnya dapat menjadi suatu kebanggaan kemajuan Indonesia pada bidang perhubungan akan menjadi saat yang tepat bagi Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menyuarakan bahwa terjadinya kemunduran Kementerian Perhubungan semenjak Dudy Purwaghandi diangkat oleh Presiden Prabowo menjadi Menteri Perhubungan,” ucap Igun.
Selain itu, Garda juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan moda transportasi lain pada hari aksi, karena sebagian besar pengemudi akan mematikan aplikasi secara masif. “Imbauan Garda terhadap warga Jakarta agar memilih moda transportasi alternatif pada Rabu 17 September 2025 karena sebagian besar transportasi online akan mematikan aplikasi secara masif sebagai bentuk solidaritas pergerakan aksi demonstrasi ojek online ke Kemenhub, istana, dan DPR RI,” ujar Igun.
Aparat Kerahkan 6.118 Personel
Untuk mengamankan jalannya aksi, sebanyak 6.118 personel gabungan dikerahkan. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan, pihaknya siap menjaga ketertiban dan mengimbau massa agar tetap damai.
“Pengamanan DPR 6.118 personel gabungan,” kata Susatyo.
“Silakan menyampaikan pendapat, tetapi tetap dalam koridor hukum dan ketertiban. Kami hadir untuk memastikan semuanya berjalan dengan aman dan kondusif,” tuturnya.
Sorotan Media Asing dan Dukungan Pekerja Lain
Rencana aksi besar ini juga menjadi sorotan media internasional. Channel News Asia (CNA) melaporkan, sekitar 2.000 hingga 5.000 pengemudi ojol diperkirakan hadir dalam unjuk rasa.
“Kementerian Perhubungan tidak pernah berdiskusi dengan kami untuk mendengarkan tuntutan. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi dan penggantian Menteri Perhubungan,” kata Igun, dikutip CNA.
Selain Garda, Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPAI) juga memastikan ikut turun. Ketua SPAI Lily Pujiati menilai status pengemudi sebagai “mitra” membuat mereka kerap diperlakukan tidak adil.
“Kami para pengemudi ojek adalah pekerja, tapi pemerintah bilang kami mitra. Jadi kami tidak menerima kompensasi,” ujarnya.
Menurut Lily, stimulus berupa diskon premi asuransi kerja dari pemerintah belum cukup. “Yang dibutuhkan para ojol adalah perlindungan 100 persen, termasuk asuransi kesehatan, kecelakaan, jaminan hari tua, pensiun, hingga perlindungan pengangguran,” tegasnya.
Ia menambahkan, aksi 17 September juga menuntut polisi menuntaskan kasus kematian dua pengemudi, Affan Kurniawan dan Rusdamdiansyah, dalam protes akhir Agustus lalu.
Selain pekerja transportasi, mahasiswa diperkirakan ikut serta dengan agenda “tuntutan rakyat 17+8”. Mereka menyoroti isu PHK massal, perlindungan pekerja kontrak, hingga transparansi anggaran.
Para pengemudi ojol menegaskan, aksi akan terus berlanjut bila tuntutan tidak dipenuhi. “Kami akan terus turun ke jalan jika perlu, dan akan memobilisasi lebih banyak massa,” kata Lily.
(*/REL)
