Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi ‘Indonesia Gelap’ di DPRD Sumbar, Soroti Kebijakan Pemangkasan Anggaran

ALINIANEWS.COM (Padang) – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sumatera Barat menggelar aksi demonstrasi bertajuk ‘Indonesia Gelap’ di depan Gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat, pada Selasa (18/2/2025).

Aksi tersebut merupakan bagian dari serangkaian unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa di berbagai daerah sebagai respons terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Berdasarkan pantauan di lokasi, massa aksi tiba di gerbang DPRD Sumbar sekitar pukul 15.00 WIB.

Mereka membawa berbagai spanduk yang bertuliskan pesan-pesan kritis terhadap kebijakan pemerintah, seperti “Pemangkasan anggaran, sengsara #indonesiagelap”, “Kabinet gemuk”, dan “Hentikan pemangkasan anggaran pendidikan“.

Slogan-slogan tersebut menggambarkan protes terhadap pemangkasan anggaran yang berdampak pada sektor pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu orator dari Universitas Negeri Padang, yang turut menyuarakan aspirasi dalam aksi tersebut, menyatakan bahwa demonstrasi ini adalah bentuk reaksi terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak rasional dan merugikan rakyat.

“100 hari Prabowo-Gibran, kebijakannya ugal-ugalan,” ujarnya, mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memberikan solusi terhadap masalah sosial-ekonomi yang ada.

Aksi kali ini mendapat pengamanan ketat dari pihak kepolisian, yang berjaga di belakang pagar DPRD yang telah digembok sebelumnya.

Meskipun begitu, semangat para mahasiswa tidak surut, mereka tetap bertahan dengan membawa tuntutan-tuntutan yang dinilai penting bagi masa depan pendidikan dan kesejahteraan rakyat.

Pada pukul 17.00 WIB Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi beserta Wakil menemui titik unjuk rasa. Ia secara terbuka mendengar berbagai aspirasi mahasiswa yang dijanjikan akan disampaikan ke pusat.

“Saya berada di pihak mahasiswa semuanya. Jika ada kesepakatan yang perlu ditandatangani, saya siap,” ujar Muhidi.

Muhidi menyampaikan bahwa anggaran pendidikan di Sumatera Barat tidak akan berkurang dan tidak terperangaruh kebijakan efisiensi dari Pusat.

“Untuk pendidikan kita tidak akan kurangi,” tegasnya.

Aksi ini juga mengingatkan pada unjuk rasa serupa yang sebelumnya digelar di Jakarta oleh mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

Pada Senin (17/2/2025), mereka memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap mengancam masa depan pendidikan di Indonesia.

Koordinator Pusat BEM SI, Satria, menegaskan bahwa aksi ‘Indonesia Gelap’ adalah bentuk kekhawatiran mahasiswa terhadap kebijakan efisiensi yang berdampak pada anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK).

Kebijakan ini, menurut mereka, dapat menyebabkan ratusan ribu mahasiswa terancam putus kuliah akibat pemangkasan anggaran yang tidak tepat sasaran.

Satria juga mengingatkan bahwa kebijakan-kebijakan yang tidak berdasarkan riset ilmiah dan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat justru merugikan banyak pihak.

“Yang membuat cemas karena apa? Akan banyak ratusan ribu teman-teman kami, keluarga kami, adik kita semua yang putus kuliah hanya karena narasi efisiensi,” ujarnya.

Dalam aksi ini, massa mengajukan lima tuntutan utama, antara lain:

1. Mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang dinilai merugikan rakyat
2. Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang
3. Pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan tanpa pemotongan yang merugikan
4. Mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
5. Pemerintah berhenti membuat kebijakan publik yang tidak didasarkan pada riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Aksi ini turut dihadiri oleh berbagai elemen mahasiswa, seperti Serikat Mahasiswa Indonesia, BEM SI Kerakyatan, Pers Mahasiswa, serta BEM dari berbagai kampus ternama di Indonesia.

Dengan serangkaian aksi yang terus berlangsung, mahasiswa berharap suara mereka didengar oleh pemerintah, dan kebijakan yang diambil bisa lebih berpihak pada rakyat, terutama dalam hal pendidikan dan kesejahteraan sosial. (at)