JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap berjalan meski dengan ritme yang lebih realistis. Ia juga membuka peluang penambahan anggaran dari APBN untuk proyek tersebut di masa mendatang, sambil menepis pemberitaan media asing yang menyebut IKN berisiko menjadi “kota hantu”.
Purbaya menyebut, pemerintah saat ini memprioritaskan pelibatan sektor swasta dalam pembangunan kawasan perumahan dan infrastruktur dasar di IKN. “Yang jelas, yang udah kita setujuin adalah perusahaan swasta yang bangun rumah di sana. Harusnya udah mulai jalan tuh pembangunan rumahnya,” ujar Purbaya di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (3/11).
Ia menambahkan, opsi penambahan anggaran pemerintah akan dipertimbangkan setelah proyek-proyek swasta mulai berjalan. “Nanti baru kalau perlu tahun-tahun berikutnya ada dana pemerintah (APBN) kita keluarkan lagi,” katanya.
Purbaya juga menanggapi laporan media Inggris The Guardian yang memprediksi IKN bakal berubah menjadi “ghost city” di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akibat keterbatasan pendanaan negara. Ia meminta publik tidak terpengaruh oleh prediksi semacam itu.
“Saya nggak tahu, kan tergantung nanti rencana pemerintah seperti apa. Rasanya sih nggak akan jadi kota hantu,” tegasnya. “Kalau ekonominya bagus, uang saya (di Kementerian Keuangan) akan banyak, jadi Anda nggak usah takut. Jangan dengar prediksi orang luar, sering salah kok.”
Menepis Isu “Kota Hantu”
Dalam laporannya, The Guardian menyoroti turunnya porsi pendanaan negara untuk IKN dari setara Rp 43,8 triliun pada 2024 menjadi sekitar Rp 15,3 triliun pada 2025. Media tersebut menulis bahwa proyek ambisius yang dimulai oleh Presiden Joko Widodo itu berisiko mandek, terutama karena belum adanya kunjungan resmi Presiden Prabowo ke kawasan IKN sejak dilantik.
Namun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan sejumlah proyek infrastruktur strategis masih berjalan sesuai rencana. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyebut sebagian besar ruas jalan tol IKN telah mencapai realisasi penuh pada 2024.
“Ada beberapa segmen yang belum kita selesaikan, tapi sebagian besar sudah 100 persen realisasi. Tahun depan akan lebih banyak lagi,” ujar Dody.
Salah satu proyek utama yang masih berjalan adalah Jalan Tol IKN Segmen Karang Joang – KKT Kariangau, dengan tambahan 0,6 km di tahun 2025 yang sudah terealisasi penuh. Selain itu, pembangunan akses ke Bandara VVIP dan landasan udara juga menunjukkan progres signifikan.
“Untuk landasan Bandara VVIP sudah 1,67 km dari target, sementara jalan aksesnya juga sudah selesai. Mudah-mudahan di 2026 atau paling lambat 2027 pertengahan sudah tuntas,” jelasnya.
Investasi Swasta Mengalir, APBN Tetap Dijaga
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa proyek IKN sudah berada pada titik tanpa balik (point of no return). Menurutnya, komitmen investasi yang telah masuk mencapai Rp 225,02 triliun, terdiri atas Rp 66,3 triliun investasi swasta murni dan Rp 158,72 triliun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“We are at the point of no return. Tidak ada keraguan dalam membangun IKN. Semua langkah kini diarahkan untuk mencapai target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, sejak proyek IKN dimulai pada 2022 hingga 2024, total serapan APBN mencapai Rp 75,8 triliun. Tahun 2024 saja, realisasi anggaran mencapai Rp 43,4 triliun atau 97,3% dari total pagu Rp 44,5 triliun.
Untuk periode 2025–2029, Prabowo disebut telah menyetujui penggunaan dana berkelanjutan dari APBN sebesar Rp 48,8 triliun, sementara kontribusi investasi swasta terus dioptimalkan guna menjaga efisiensi fiskal.
Purbaya: “Pembangunan Tak Akan Berhenti”
Purbaya memastikan pembangunan IKN tidak akan berhenti, hanya menyesuaikan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo. “Sepertinya nggak berhenti, masih jalan terus. Tapi nggak secepat yang sebelumnya. Kita ikuti arahan Pak Presiden aja seperti apa,” katanya.
Meski demikian, publik kini kesulitan mengakses data terbaru realisasi anggaran karena Kementerian Keuangan tak lagi mempublikasikannya secara rutin dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta. Terakhir kali data serapan anggaran diumumkan ialah pada Januari 2025.
Kendati demikian, pemerintah tetap optimistis. “Yang penting sekarang, pembangunan jalan terus, investasi masuk, dan kita jaga agar keuangan negara tetap sehat,” tutup Purbaya. (*/Rel)
