JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Legislator PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka bersuara soal data mencengangkan terkait jumlah penerima bansos fiktif yang menyebabkan potensi kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Menurut dia, tidak ada pembangunan yang mensejahterakan jika datanya tidak valid.
“Tak ada pembangunan yang lahirkan kesejahteraan jika basisnya data fiktif negara,” kata Rieke dalam keterangan diterima, seperti dikutip alinianews.com dari liputan6.com Minggu (10/8/2025).
Rieke menjelaskan, pada 2021, tercatat sekitar 52,5 juta data penerima bansos diduga fiktif, dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp126 triliun per tahun.
“Jika data penerima bansos fiktif, maka indikasi kuat dana bansos disalurkan ke rekening fiktif. Pertanyaannya, kemana dana bansos yang dialokasikan berbasis data fiktif tersebut?,” tanya Rieke.
Rieke menegaskan, kritikan soal tersebut bukanlah yang pertama kali disuarakan. Namun dia mengapresiasi di era Presiden Prabowo ada instruksi tegas pada PPATK untuk mengungkap kasus manipulasi data negara.
“Harapan saya Presiden Prabowo berani dan berkomitmen menjadi “Bapak Satu Data Indonesia Berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi,” harap Rieke.
Data Fiktif
Sebagai informasi, Sabtu (5/7/2025), PPATK mengumumkan 10 juta data fiktif penerima bansos.
Sedangkan Senin (7/7/2025) PPATK kembali mengumumkan 571.410 data penerima bansos terindikasi terlibat pinjol, judol, bisnis narotika, dan terorisme. (Liputan6.com/NAL)
