JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) menegaskan komitmennya mendukung ekosistem pangan yang berkeadilan bagi petani. Direktur Utama PTPN III Denaldy Mulino Mauna menyatakan, perusahaan terus melakukan pembenahan tata kelola lahan, peningkatan produktivitas, serta integrasi rantai pasok pangan nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan pangan.
“Kami memastikan petani mendapatkan manfaat yang sepadan dari kerja keras mereka,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Denaldy menekankan bahwa swasembada pangan merupakan fondasi utama untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. “Tentunya kami bersama BUMN pangan lain akan terus memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas produksi, distribusi, dan harga pangan, sehingga kesejahteraan petani tetap menjadi prioritas utama,” tambahnya.
Di tengah komitmen tersebut, upaya Pemerintah Kabupaten Takalar untuk melakukan pengukuran ulang areal lahan eks HGU PTPN di Polongbangkeng, Selasa (2/12/2025), justru berakhir ricuh dan gagal dilaksanakan. Puluhan petani yang sudah puluhan tahun menguasai dan mengelola lahan tersebut melakukan penolakan keras di lokasi.
Pengukuran yang tercantum dalam surat Bupati Takalar terkait “Kegiatan Plotting Lahan HGU PTPN” ini disebut sebagai tindak lanjut dari Rekomendasi Komnas HAM serta SK Gugus Tugas Reforma Agraria. Namun, bagi petani, proses tersebut dianggap tidak transparan dan mengabaikan mereka sebagai pihak yang paling terdampak.
Salah seorang petani Polongbangkeng mengungkapkan kekecewaannya terhadap tim pengukuran. “Mereka yang turun mengukur lahan mengaku tidak memiliki peta. Ini menunjukkan mereka tidak tahu persoalan,” ujarnya.
Petani menilai Pemkab Takalar cenderung berpihak kepada perusahaan karena melanjutkan proses pengukuran tanpa menghadirkan perwakilan petani, padahal Komnas HAM merekomendasikan keterlibatan penuh warga dalam setiap tahapan penyelesaian konflik agraria.
Sejak pagi, petani telah bersiap di Posko Lassang Barat menyambut kedatangan aparat keamanan dan rombongan pemerintah daerah. Ketegangan meningkat setelah warga mendapati pengukuran dilakukan secara sepihak bersama PTPN.
“Jika ingin melakukan pengukuran secara adil, libatkan kami sebagai warga terdampak,” tegas seorang petani lain, menyebut bahwa lahan tersebut adalah identitas dan sumber penghidupan utama mereka.
Hasbi dari LBH Makassar juga menegaskan pentingnya pelibatan petani dalam proses tersebut. “Jika dipaksakan, konflik agraria hanya akan semakin parah,” ujarnya.
Penolakan yang semakin kuat memaksa rombongan Pemkab Takalar beserta aparat keamanan meninggalkan lokasi sebelum pukul 12.00 Wita. Para petani Polongbangkeng memastikan akan terus mengawal nasib lahan yang mereka klaim sebagai hak mereka dan menolak segala proses yang tidak melibatkan mereka. (*/Rel)
