JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Polemik wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto terus memanas. Di tengah penolakan keras dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI) justru mendukung langkah pemerintah mengkaji usulan tersebut.
Ketua DPP PSI Bidang Politik, Bestari Barus, menilai Soeharto layak mendapat gelar pahlawan nasional karena jasanya dalam pembangunan bangsa dan menjaga stabilitas negara selama masa pemerintahannya.
“Dia membawa Indonesia menuju stabilitas ekonomi, swasembada pangan, dan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Itu fakta sejarah yang tidak bisa disangkal,” ujar Bestari di Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Menurut Bestari, publik harus menilai kepemimpinan Soeharto secara utuh, bukan hanya dari sisi kontroversinya. Ia menegaskan bahwa tim penilai gelar pahlawan telah bekerja dengan mekanisme dan pertimbangan yang komprehensif.
“Tim penilai gelar pahlawan sudah meneliti dengan matang, dan siapa pun yang nantinya ditetapkan pasti telah memenuhi kriteria,” katanya.
Bestari menilai, penolakan dari sebagian elite PDIP tidak akan memengaruhi keputusan pemerintah. “Pernyataan sikap satu atau dua orang dari PDIP tentu tidak akan mempengaruhi keputusan pemerintah. Saya yakin pemerintah memiliki mekanisme dan pendalaman yang komprehensif,” ujarnya.
Ia juga mengkritik pernyataan sebagian politisi PDIP yang dinilainya tidak objektif terhadap sejarah. “Kalimat seperti ‘apa hebatnya Soeharto?’ itu sangat tidak bijak. Justru kami melihat Soeharto sebagai sosok yang hebat karena berhasil menumpas gerakan 30 September yang menelan banyak korban jiwa dan mengancam keutuhan bangsa,” jelasnya.
Menurut Bestari, tindakan tegas Soeharto terhadap Gerakan 30 September menjadi titik penting dalam menjaga keutuhan Republik Indonesia. “Tanpa langkah tegas itu, mungkin arah sejarah Indonesia akan berbeda,” tegasnya.
Mantan Anggota DPRD DKI Jakarta itu juga menilai bangsa Indonesia harus belajar menilai masa lalu secara proporsional, tanpa dendam politik. Ia menyinggung sikap PDIP yang menolak usulan tersebut sebagai cerminan belum berdamai dengan sejarah.
“Kalau PDIP masih menilai Soeharto dari luka politik 1965 dan Orde Baru, berarti mereka belum siap berdamai dengan sejarah. Reformasi sudah dua dekade lebih berjalan, saatnya kita melihat sejarah dengan kepala dingin,” ujarnya.
Bestari berharap masyarakat Indonesia tidak lagi terjebak pada kebencian lama dan tetap waspada terhadap ideologi yang pernah mengancam dasar negara. “Semoga ke depan tidak ada lagi pemikiran-pemikiran PKI yang berkembang di Indonesia. Harapan kita semua, bangsa ini terus melangkah maju dengan menghormati sejarahnya,” pungkasnya.
Adapun Soeharto masuk dalam daftar 40 nama calon pahlawan nasional yang telah diserahkan kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Selasa (21/10).
Juru Bicara Istana sekaligus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut, Presiden Prabowo Subianto kini tengah mempelajari nama-nama yang diajukan.
“Nama pahlawan kami sudah menerima secara resmi dari Kemensos hasil dari Dewan Gelar dan Tanda Jasa. Sedang dipelajari oleh Bapak Presiden karena memang cukup banyak nama-nama yang diajukan,” ujarnya kepada wartawan, dikutip Jumat (31/10). (*/Rel)
