JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali buka suara terkait desakan sejumlah anggota Komisi IV DPR agar Sekjen PSI Raja Juli Antoni mundur dari jabatan Menteri Kehutanan usai banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Menurutnya, PSI tidak mempermasalahkan tekanan tersebut.
“Lah iya (santai), kan persoalan itu kan hak prerogatif Presiden,” ujar Ahmad Ali kepada wartawan, Jumat (5/12/2025).
Ahmad Ali menilai wajar apabila anggota DPR menyampaikan kritik maupun tuntutan keras. Baginya, hal itu merupakan bagian dari fungsi pengawasan parlemen.
“Itu memang tugas DPR. Tugas DPR salah satunya bicara, menyampaikan aspirasi. Di dalamnya kadangkala marah-marah, itu hal yang biasa. Sebagai fungsi pengawasan, ya memang harus dilakukan seperti itu,” jelasnya.
Meski demikian, Ahmad Ali mengimbau anggota DPR untuk lebih objektif melihat persoalan kehutanan yang berkontribusi pada bencana alam. Menurutnya, kerusakan hutan yang terjadi saat ini merupakan akumulasi dari kebijakan masa lalu yang berlangsung bertahun-tahun.
“Juga harus berkepala dingin. Bahwa kementeriannya bertanggung jawab, iya. Tapi penebangan hutan yang ugal-ugalan itu kan tidak dilakukan oleh dia,” tegasnya.
Ia menilai tidak adil apabila seluruh kesalahan terkait penggundulan hutan hanya dibebankan kepada Raja Juli. Namun demikian, ia memastikan kejadian bencana di Sumatera menjadi bahan evaluasi penting bagi menterinya tersebut.
“Bahwa dia harus belajar dengan peristiwa ini, iya. Tapi kalau kemudian dia harus diminta bertanggung jawab dan dituduh tidak memahami tentang hutan karena terjadinya penggundulan hutan, ya nggak bisa juga anggota DPR bicara seperti itu,” lanjutnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR Usman Husin meminta Raja Juli Antoni mundur apabila dinilai tak mampu menangani persoalan kehutanan. Usman menuding Raja Juli tidak memahami aspek kehutanan dan meminta agar izin pelepasan kawasan hutan di Sumatera dihentikan total.
“Kalau Pak Menteri punya hati nurani… saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur saja. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan,” ujar Usman dalam rapat kerja Komisi IV di Senayan, Kamis (4/12).
Kontroversi ini mencuat di tengah sorotan publik terhadap kerusakan hutan dan dampaknya terhadap banjir-longsor di sejumlah daerah. Namun, PSI menegaskan tetap menyerahkan sepenuhnya evaluasi kinerja menteri kepada Presiden sebagai pemegang kewenangan. (*/Rel)
