JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Penulisan ulang sejarah nasional Indonesia yang didanai pemerintah menuai kontroversi di kalangan akademisi dan sejarawan. Sejumlah tokoh penting dalam dunia kesejarahan memutuskan mundur dari tim penyusun, memprotes berbagai aspek metodologis dan arah narasi proyek ini.
Sejarawan Erwien Kusuma mengungkapkan adanya gelombang kritik dan penolakan di kalangan profesional setelah draf awal sejarah nasional beredar. Beberapa nama yang awalnya bergabung dalam tim, memutuskan keluar.
“Ada senior kita itu, Mas Didi Kwartanada misalnya, yang tadinya beliau ada di dalam tim. Jadi awal-awal pertama kali ini ramai, aku tuh pertama kali mention Mas Didi, tapi beliau tidak menjawab. Dan mungkin banyak orang juga yang tidak mau berdebat ya, tapi kemudian, Mas Didi kan memutuskan mengundurkan diri,” ujarnya melansir dari detikX.
Tak hanya Didi, penolakan juga datang dari Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Negeri Semarang, Wasino. Ia menolak permintaan menulis bagian sejarah masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Santo kan sahabat saya. Prof Santo meminta, untuk itulah saya menyatakan saya tidak sanggup karena saya tidak pernah penelitian tentang Jokowi,” kata Wasino, merujuk pada Susanto Zuhdi, editor umum proyek ini.
Wasino menegaskan bahwa menulis sejarah yang terlalu kontemporer sangat berisiko secara akademis dan metodologis. Ia menganggap batas wajar penulisan sejarah adalah peristiwa yang telah berjarak minimal 25 tahun dari masa kini.
“Biasanya kalau menulis, apalagi buku secara nasional, kan harus berbasis riset. Jadi kami tidak ada konflik kepentingan dengan tim itu. Dan juga tidak tahu sebenarnya tim itu arahnya ke mana itu nggak tahu,” ujarnya.
Menurutnya, penulisan sejarah nasional seharusnya bukan sekadar sejarah pemerintahan, melainkan sejarah bangsa. Ia juga mempertanyakan pilihan perspektif Indonesia-sentris yang dinilainya sudah sering dikritik.
“Sejarah nasional ya nasional kan, sejarah bangsa, bukan sejarah state, bukan sejarah pemerintahan,” tegas Wasino.
Penolakan serupa disampaikan oleh Gani Ahmad Jaelani, dosen Departemen Sejarah dan Filologi Universitas Padjadjaran. Ia menolak tawaran bergabung dalam tim sejak awal.
Kritik juga datang dari Prof. Harry Truman Simanjuntak, arkeolog senior dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Ia memilih mengundurkan diri sebagai editor karena ketidaksepakatan terhadap istilah prasejarah yang hendak diubah menjadi sejarah awal.
“Saya harus mengundurkan diri. Kalau saya mengatakan apa yang benar, ya, harus benar,” tegas Harry.
Menurutnya, perubahan istilah ini bukan hanya soal bahasa, tapi bentuk dominasi satu disiplin ilmu sejarah terhadap arkeologi. Ia menjelaskan bahwa secara epistemologis dan ontologis, prasejarah dan sejarah dibedakan secara tegas oleh keberadaan tulisan.
“Kalau kalian menggunakan istilah sejarah awal, untuk Indonesia sejarah awal itu ketika Nusantara mengenal tulisan, yaitu masuknya pengaruh Hindia, masuknya pengaruh Hindu-Buddha, bukan prasejarah saya katakan. Nah itu, ngototnya di situ itu,” jelasnya.
Harry juga menyoroti adanya kemungkinan tekanan kekuasaan dalam penyusunan narasi tunggal sejarah, yang dilakukan tanpa diskusi terbuka antar-disiplin.
“Ada pemaksaan dari mungkin tanda petik penguasa, kemudian melalui satu disiplin yang kebetulan orang-orang sejarawan terhadap disiplin lain. Ini sesuatu yang salah. Yang kedua, pemaksaan itu tidak ada alasan sama sekali. Karena kita tahu yang namanya prasejarah dan sejarah itu berbeda,” ujar Harry.
Sementara itu, Susanto Zuhdi selaku editor umum proyek penulisan ulang sejarah nasional menanggapi isu pengunduran diri beberapa anggota tim. Ia menepis anggapan bahwa mundurnya para sejarawan disebabkan perbedaan prinsip atau pendekatan akademik.
“Hal-hal seperti ini adalah hal biasa dalam kerja akademik,” kata Susanto.
Meski demikian, belum ada penjelasan resmi terkait perubahan istilah atau metodologi penulisan yang dikritik para akademisi tersebut.
