JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Menjelang Kongres III yang digelar 1–2 November, Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, menegaskan kembali posisi organisasi relawan itu sebagai pendukung tegar pemerintahan Prabowo–Gibran bahkan menyebut Projo sebagai pelopor terbentuknya koalisi yang kini berkuasa.
“Projo mendukung Prabowo–Gibran sejak awal, bahkan sejak sebelum Pilpres 2024. Kami bukan organ yang mendadak mendukung. Ada jejak pemberitaan dan digitalnya. Maka Projo juga bertanggung jawab agar pemerintahan mulus dan menyejahterakan rakyat pada periode Prabowo–Gibran ini,” kata Budi Arie kepada wartawan, Jumat (31/10/2025).
Dia menambahkan bahwa kader Projo kini tersebar di berbagai ruang pengambilan kebijakan. “Kader kami ada di pemerintahan baik pusat maupun daerah, juga legislatif. Projo tidak terpisahkan dengan Prabowo–Gibran. Boleh ditanyakan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran mengenai dukungan solid Projo sejak awal tersebut. Kami adalah organisasi pelopor terbentuknya pemerintahan Prabowo–Gibran,” ujarnya.
Budi menegaskan dukungan itu berlangsung dari berbagai posisi: “Projo akan terus mendukung pemerintahan Prabowo–Gibran dari posisi apapun yang memungkinkan. Baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan.”
Dukungan yang “konstruktif dan kritis”
Menurut Budi, dukungan Projo tidak bersifat buta organisasi juga mengklaim tradisi memberi masukan kritis ketika diperlukan. “Dukungan Projo konstruktif dan kritis. Contoh, pada era Jokowi, Projo menolak jabatan presiden 3 periode, menolak vaksin Covid berbayar, menolak tes PCR mahal, dan lain-lain. Ini bentuk dukungan solid tapi konstruktif untuk pemerintah dan rakyat. Ada rekam jejaknya. Bisa di-searching. Kalau soal rakyat, menyangkut nasib rakyat kami tidak mau kompromi, kami selalu setia di garis rakyat,” ujar Budi.
Pernyataan itu sekaligus menempatkan Projo sebagai aktor yang mengklaim peran ganda: penopang politik sekaligus kontrol sosial yang mengingatkan pemerintah saat kebijakan dinilai menyimpang dari kepentingan publik.
Kongres III: momen transformasi
Kongres III, menurut Budi, bukan semata seremoni penggantian pengurus. Ia menyebut kongres sebagai titik transformasi organisasi yang “tidak lagi sekadar relawan biasa.”
“Pembentukan Projo pada 2013 memang bermula dari semangat gerakan relawan. Namun, dalam perjalanannya Projo secara realitas berubah menjadi ‘bukan relawan biasa’. Transformasi Projo sebenarnya sudah terjadi, dan melalui Kongres III kami kembali merumuskan bentuk transformasi baru. Transformasi bisa dalam banyak aspek, bukan cuma jadi parpol atau tidak,” kata Budi.
Soal agenda kongres, Budi mengonfirmasi kehadiran Presiden ke-7 RI sekaligus Ketua Dewan Pembina Projo, Joko Widodo, yang akan membuka acara. Ia juga berharap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadir, meski belum ada kepastian final dari kedua tokoh tersebut.
“Pak Jokowi sudah menyatakan siap hadir dan membuka acara dan juga Presiden Pak Prabowo yang sedang kunjungan ke luar negeri juga sudah terkomunikasi. Mudah-mudahan beliau ada di Indonesia dan akan hadir dalam acara Kongres III Projo dan tentu bersama Pak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” ungkapnya.
Kepengurusan dan opsi menjadi partai
Satu produk penting kongres adalah penentuan kepengurusan baru. Budi belum memastikan apakah dirinya akan kembali memimpin, dan menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme organisasi dan aspirasi daerah.
“Soal ketua umum dan lain-lain nanti kita serahkan pada mekanisme organisasi dan juga aspirasi teman-teman yang hadir, atau teman-teman daerah karena merekalah yang menentukan hal-hal yang menyangkut langkah-langkah strategis Projo, termasuk juga Ketua Umum Projo,” ucapnya.
Pertanyaan lain yang kerap mengemuka apakah Projo akan berubah menjadi partai politik pun tetap diserahkan pada dinamika kongres. “Kemudian apakah Projo jadi parpol, nanti itu juga kita lihat, dinamikanya nanti kita lihat di kongres. Saya pokoknya terserah kepada teman-teman semua, teman-teman daerah ya, karena sekali lagi, keputusan kongres itu keputusan tertinggi organisasi,” kata Budi. (*/Rel)
