ALINIANEWS.COM (Jakarta) – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat penting di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (7/1/2025), yang membahas langkah percepatan transformasi digital dalam pemerintahan untuk menunjang kebijakan ekonomi nasional. Rapat ini menghadirkan sejumlah tokoh penting, termasuk Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, dan Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu.
Dalam rapat tersebut, Rini Widyantini menjelaskan arahan dari Presiden yang menegaskan bahwa digitalisasi menjadi kebutuhan mutlak dalam tata kelola pemerintahan. “Arahan Bapak Presiden, digitalisasi adalah suatu keharusan dalam tata kelola pemerintahan untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat,” ujar Rini usai rapat berlangsung dilansir dari Menpan.go.id.
Rini juga memaparkan pentingnya implementasi Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai fondasi utama untuk membangun layanan pemerintahan yang efisien. Beberapa inisiatif yang ditekankan meliputi penggunaan Digital ID, Data Exchange Platform, dan Digital Payment. Langkah ini diyakini dapat mendukung terciptanya sistem pelayanan publik yang lebih terpadu dan modern.
Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan bahwa transformasi digital tidak hanya akan mempercepat reformasi tata kelola pemerintahan tetapi juga memperbaiki efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Ia menekankan, “Transformasi digital akan menjadi pusat gravitasi dalam reformasi tata kelola pemerintahan Indonesia, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.”
Selain itu, transformasi digital juga dinilai dapat menjadi alat untuk memberantas korupsi. Integrasi pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog, misalnya, menunjukkan komitmen pemerintah untuk melaksanakan Konvensi Internasional Anti-Korupsi. Langkah ini diharapkan dapat memberikan transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran negara.
Presiden bersama tim terkait kini mempercepat penerapan strategi digitalisasi yang tidak hanya akan mendukung kebijakan ekonomi tetapi juga memperkuat reformasi birokrasi, menjadikan Indonesia lebih kompetitif di tengah era globalisasi.
