Presiden Prabowo mendadak panggil sejumlah pejabat tinggi untuk membahas penertiban pasokan beras dan temuan pelanggaran standar mutu beras di pasaran. Tangkapan layar instagram @sekretariat.kabinet
JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Presiden Prabowo Subianto secara mendadak memanggil sejumlah pejabat tinggi negara ke Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/7) malam. Pertemuan yang digelar sekitar pukul 21.00 WIB itu membahas temuan mengejutkan terkait pelanggaran standar mutu beras premium dan medium yang beredar di pasaran.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa pemanggilan dilakukan di luar agenda resmi. “Salah satu isu yang dibahas pada pertemuan ini adalah terkait penertiban pasokan beras dan temuan pelanggaran standar mutu beras premium dan medium di pasaran,” kata Teddy, dikutip dari akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet.
Dalam pertemuan tersebut hadir sejumlah pejabat penting seperti Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aries Marsudiyanto.
Teddy menegaskan bahwa Presiden memberikan arahan tegas dalam rapat tersebut. “Kepala negara memberikan arahan yang jelas, bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Proses penegakan hukum harus berjalan,” tulis Teddy.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman seusai rapat mengungkapkan temuan mencengangkan: dari 268 merek beras yang disurvei, 212 di antaranya tidak sesuai standar pemerintah. “Broken-nya ada yang 30%, 35%, 40%, bahkan ada yang sampai 50%, jadi tidak sesuai standar ini mau oplos,” katanya.
Amran juga menyebutkan bahwa temuan ini selaras dengan hasil pemeriksaan dari Kepolisian dan Kejaksaan Agung. “Jadi penegak hukum menindaklanjuti semua yang tidak sesuai dengan aturan,” tegasnya.
Sebelumnya, dalam konferensi pers pada Kamis (24/7), Bareskrim Polri membeberkan bahwa potensi kerugian masyarakat akibat praktik ini mencapai Rp 99,35 triliun per tahun. Kerugian tersebut terdiri dari kerusakan pasar beras premium senilai Rp 34,21 triliun dan beras medium Rp 65,14 triliun.
Ketua Satgas Pangan Polri sekaligus Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim, Brigjen Helfi Assegaf, menyebutkan tiga produsen yang sudah diperiksa yakni PT PIM (merek Sania), PT FS (merek Sentra Ramos Merah, Sentra Ramos Biru, dan Sentra Pulen), serta PT Togo SJ (merek Jelita dan Anak Kembar).
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menambahkan, penyidikan telah mengerucut pada empat produsen besar. “Saat ini kita sudah menaikkan sidik terhadap empat produsen besar, yakni PT FS, PT WPI, SY, dan SR,” ujarnya.
Kapolri juga menjelaskan bahwa dari total 16 produsen besar yang diperiksa, penyidik telah memeriksa 39 saksi dan empat ahli, melakukan penggeledahan, penyitaan barang bukti, hingga pemasangan garis polisi di lokasi produksi dan gudang.
Menariknya, pertemuan di Istana juga melibatkan Gubernur BI dan Kepala PPATK, yang disebut berperan penting dalam aspek pengawasan transaksi keuangan serta stabilitas harga pangan nasional.
Kapolri menegaskan bahwa penanganan kasus ini tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, namun juga diperluas hingga ke daerah-daerah.
Dengan fakta-fakta ini, tampak jelas bahwa Presiden Prabowo tidak akan memberi ruang bagi praktik curang yang merugikan masyarakat luas. Arahan tegas dan gerak cepat penegak hukum menjadi sinyal kuat bahwa ketegasan negara dalam menjaga kualitas pangan dan kepercayaan publik sedang diuji dan ditindak secara nyata. (*/rel)
