JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Di tengah penyesuaian fiskal nasional, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat tidak akan berimbas pada tunjangan maupun gaji aparatur sipil negara (ASN), pegawai non-ASN, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Tidak ada hal yang berkaitan dengan (tunjangan) ASN,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Meski demikian, Gubernur yang akrab disapa Pram itu mengakui, dampak pemangkasan DBH akan dirasakan pada formasi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yang selama ini menjadi tulang punggung layanan publik di ibu kota.
“Yang mungkin akan mengalami perubahan adalah, selama ini kan PJLP kita, kayak kemarin damkar kita buka 1.000, pasukan oranye 1.100, pasukan putih 500. Karena ada pengurangan ini, mungkin untuk tahun depan peluang itu juga akan berkurang,” jelasnya.
Namun, Pramono memastikan bahwa untuk tahun 2025, jumlah lowongan PJLP tidak mengalami perubahan. “Tetapi yang untuk tahun ini semuanya, tahun 2025, tidak mengalami perubahan,” ujarnya.
Jakarta Alami Pemangkasan Terbesar
Sebelumnya, Pramono menyebutkan bahwa Jakarta menjadi daerah dengan pemotongan DBH terbesar dibandingkan provinsi lain. Awalnya, APBD DKI Jakarta ditetapkan sebesar Rp95 triliun, namun setelah pemangkasan hampir Rp15 triliun, kini hanya tersisa Rp79 triliun.
“Memang pemotongan Jakarta paling besar. Ini menjadi tantangan bagi saya dan Pak Wagub (Rano Karno) untuk bisa menyelesaikan, tetap target kami dengan baik,” tutur Pramono.
Dengan berkurangnya porsi DBH, Pemprov DKI kini harus melakukan efisiensi dan menata ulang sejumlah pos anggaran, termasuk perjalanan dinas dan konsumsi di Balai Kota. Kendati demikian, Pramono memastikan program-program yang menyentuh langsung masyarakat, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), tidak akan dipangkas.
“Jadi yang pertama tidak ada hal yang berkaitan dengan ASN,” tegasnya lagi, menepis kekhawatiran bahwa pemangkasan DBH akan mengganggu hak keuangan pegawai negeri.
Pertemuan di Balai Kota: Antara Humor dan Harapan
Ada cerita menarik di balik pembahasan serius soal fiskal itu. Pagi itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tiba di Balai Kota DKI Jakarta sekitar pukul 08.01 WIB untuk bertemu Pramono. Pertemuan berlangsung hampir satu jam, membahas dampak pemangkasan DBH dan strategi penyesuaian fiskal daerah.
Usai pertemuan, Purbaya sempat berkelakar kepada awak media.
“Ya pertama, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, yang nggak banyak protes ketika dana bagi hasilnya saya potong banyak tuh hampir Rp 20 triliun. Kayaknya masih bisa dipotong lagi,” canda Purbaya, disambut tawa hadirin.
Meski disampaikan dengan nada ringan, pernyataan itu menggambarkan kondisi serius keuangan negara. Purbaya menjelaskan bahwa pemotongan DBH dilakukan karena keterbatasan anggaran nasional.
“Ketika pendapatan saya dari pajak dan kegiatan meningkat, menjelang pertengahan akhir triwulan pertama tahun depan atau pertengahan triwulan kedua tahun 2026, saya akan evaluasi pendapatan saya seperti apa. Nanti kalau perkiraannya lebih, saya akan balikkan lagi ke daerah,” jelas Purbaya.
Ia menegaskan, evaluasi terhadap pendapatan negara akan dilakukan secara berkala, dan jika kondisi ekonomi membaik, pemerintah pusat siap mengembalikan sebagian dana ke daerah.
“Kalau lebih, saya akan redistribusi lagi ke daerah. Tapi dengan syarat, belanjanya jangan banyak yang melenceng-melenceng,” ujarnya.
Pramono menyebut pertemuannya dengan Menkeu berlangsung dalam suasana konstruktif. Ia menegaskan, Pemprov DKI akan tetap selaras dengan kebijakan fiskal nasional, sambil berinovasi untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.
“Yang pertama, berkaitan dengan Jakarta betul-betul ingin menyelaraskan kebijakan fiskal yang telah diambil oleh pemerintah pusat, terutama untuk pengaturan DBH,” kata Pramono.
Ia juga meminta izin kepada Kementerian Keuangan agar Jakarta dapat menerapkan creative financing atau pendanaan inovatif, termasuk pembentukan Jakarta Collaboration Fund serta penerbitan obligasi daerah.
“Kami meminta izin kepada Kementerian Keuangan, untuk menyetujui Jakarta melakukan creative financing, di antaranya melalui Jakarta Collaboration Fund atau obligasi daerah yang memang belum ada,” paparnya.
Selain itu, Pramono berharap BUMD DKI dapat ikut memanfaatkan dana Rp200 triliun yang digelontorkan pemerintah pusat ke bank-bank Himbara.
“Kami ingin memanfaatkan dana Rp200 triliun yang diputuskan oleh Kementerian Keuangan ke Bank Himbara, agar bisa digunakan juga oleh BUMD-BUMD Jakarta,” katanya.
Purbaya Siapkan Kucuran Dana ke Bank Jakarta
Menkeu Purbaya menyambut ide itu dengan terbuka. Ia bahkan mengaku tengah mempertimbangkan untuk menyalurkan dana pemerintah langsung ke Bank Jakarta, sebagaimana dilakukan terhadap bank-bank Himbara.
“Ada satu hal yang saya pikirkan tambahan ya. Kan Jakarta punya Bank Jakarta. Saya taruh di Himbara yang Rp200 triliun, gimana kalau saya tambah beberapa puluh triliun ke Bank Jakarta?” kata Purbaya.
Menurutnya, kebijakan itu bisa memperkuat penyaluran kredit ke UMKM dan industri lokal di Jakarta. “Nanti kita akan implementasikan strategi yang sama untuk Bank Jakarta dan mungkin satu bank lagi di kawasan Jawa Timur. Kalau Rp10 triliun–Rp20 triliun aja bisa kali ya untuk nyerep ya,” ujarnya.
Efisiensi Tanpa Mengorbankan Pelayanan Publik
Dengan APBD tersisa Rp79 triliun, Pramono menegaskan Pemprov DKI akan melakukan efisiensi menyeluruh, namun tanpa memangkas program prioritas masyarakat.
“Yang untuk gedung sama sekali nggak terganggu. Karena memang dengan adanya pengaturan fiskal yang baru, yang kita akan efisiensikan langsung adalah hal-hal yang bisa diefisiensikan langsung, seperti pembangunan gedung pemerintah. Tapi untuk pembangunan gedung di luar pemerintah Jakarta kami tetap akan adakan termasuk Bank Jakarta tadi,” jelasnya.
Sementara itu, Purbaya memastikan pemotongan DBH Jakarta dilakukan karena keyakinan bahwa ibu kota masih memiliki ketahanan fiskal yang kuat.
“Pemotongan Jakarta memang terbesar karena Jakarta masih bisa menanggung beban itu. Apalagi Jakarta juga memiliki Pendapatan Asli Daerah yang besar,” ujar mantan Dewan Komisioner LPS tersebut.
Ia pun menutup dengan janji yang memberi harapan:
“Kalau ekonomi kita membaik, arahnya berbalik, saya akan bisa perkirakan pendapatan saya seperti apa di akhir tahun… Kalau lebih, saya akan redistribusi lagi ke daerah,” tandasnya. (*/Rel)
