JAKARTA, ALINIANEWS.COM — demonstrasi yang dalam beberapa hari terakhir menjalar ke berbagai wilayah dan berujung kerusuhan. Dalam pernyataan pers usai pertemuan dengan para ketua umum partai politik dan pimpinan lembaga negara di Istana Merdeka, Minggu (31/8/2025), Prabowo menegaskan serangkaian langkah tegas yang akan ditempuh pemerintah bersama DPR.
Prabowo menegaskan negara tetap menjunjung tinggi kebebasan berekspresi, selama dilakukan dengan cara damai. “Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat,” ujarnya. “Kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 19 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998,” tambahnya.
Namun Prabowo juga memberi peringatan keras kepada aparat agar tetap profesional. “Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik,” tegasnya.
Pernyataan mengejutkan muncul ketika Prabowo mengungkap bahwa sejumlah ketua umum partai politik telah memutuskan mencabut keanggotaan anggota DPR yang dinilai keliru bersikap. “Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025,” katanya. “Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR RI,” lanjutnya.
Selain itu, Prabowo juga menyampaikan keputusan DPR untuk mencabut sejumlah fasilitas dan hak istimewa anggota dewan. “Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja keluar negeri,” ujarnya.
Meski menegaskan kebebasan berpendapat, Prabowo mengingatkan agar aksi tidak berubah menjadi anarkis. “Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai, namun jika dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, merusak atau membakar fasilitas umum sampai adanya korban jiwa, itu pelanggaran hukum. Negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya,” tegasnya.
Ia bahkan menyinggung potensi ancaman serius di balik gelombang demo. “Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan ada yang mengarah terhadap, mengarah kepada makar dan terorisme,” kata Prabowo.
Kepada TNI dan Polri, Presiden memberi instruksi tegas. “Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi,” ujarnya.
Sebagai jalan keluar, Prabowo meminta DPR membuka pintu dialog seluas-luasnya. “Saya juga akan meminta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh mahasiswa, tokoh-tokoh dari kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasinya supaya bisa diterima dengan baik dan langsung berdialog,” katanya.
Di akhir pidatonya, Prabowo menyerukan persatuan dan mengajak masyarakat tetap percaya kepada pemerintah. “Saudara-saudara sekalian, saya minta sungguh-sungguh seluruh warga negara untuk percaya kepada pemerintah, untuk tenang,” ujarnya. “Mari kita jaga persatuan nasional, Indonesia di ambang kebangkitan. Jangan sampai kita terus diadu domba. Suarakan aspirasi dengan baik dan damai, tanpa merusak, tanpa kekerasan, tanpa penjarahan,” imbuhnya.
Pertemuan strategis tersebut dihadiri ketua umum partai politik seperti Megawati Soekarnoputri, Bahlil Lahadalia, Zulkifli Hasan, Surya Dharma Paloh, Muhaimin Iskandar, dan Edhie Baskoro Yudhoyono, serta perwakilan PKS. Hadir pula Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Ahmad Muzani, dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.
Prabowo menegaskan bahwa momentum ini menjadi titik konsolidasi politik nasional agar DPR dan pemerintah lebih peka terhadap suara rakyat. “Para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat,” pungkas Presiden.
(*/rel)
