JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa efisiensi anggaran negara tidak boleh dimaknai sebagai pemotongan transfer dana ke daerah. Menurutnya, efisiensi merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan untuk menjamin pemerataan pembangunan dan keberlanjutan program prioritas nasional.
“Efisiensi perintah undang-undang dasar, bukan maunya Prabowo. Jangan kau menteri-menteri, bukan hobi aku motong-motong anggaran kalian, tidak,” kata Prabowo saat membuka Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (28/8/2025).
Prabowo merujuk pada Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 yang menyebutkan perekonomian nasional diselenggarakan atas prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Prioritas Pangan dan Makan Bergizi Gratis
Presiden meminta para menteri dan kepala daerah bersabar terkait pencairan anggaran. Ia menegaskan, saat ini pemerintah memfokuskan belanja negara pada sektor mendesak, terutama pangan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Yang tidak terlalu perlu nanti kita kembalikan. Tapi saya minta kesabaran. Ada beberapa menteri yang nunggu dulu, seperti pemain cadangan di sepak bola. Sekarang kita mainkan ini 5–7 menteri, yang lain tugasnya jaga dulu,” ujarnya.
Prabowo menegaskan, pemerintah pusat tetap berkomitmen memperkuat transfer dana ke daerah. Tahun ini, alokasi dana yang langsung turun ke desa-desa mencapai Rp171 triliun, dan pada 2026 akan meningkat menjadi Rp335 triliun melalui program MBG.
“Efisiensi jangan diartikan potong transfer daerah. Ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Contohnya MBG adanya di desa-desa, MBG adanya di kabupaten-kabupaten. Yang kita turunkan ke daerah-daerah itu tahun depan Rp335 triliun, itu masuk ke semua desa,” tegasnya.
Hingga Agustus 2025, jumlah penerima manfaat MBG sudah mencapai 23 juta orang, termasuk pelajar dan ibu hamil, dengan dukungan lebih dari 6.600 dapur penyedia MBG yang sekaligus membuka lapangan kerja baru di berbagai daerah. Target pemerintah adalah 82,9 juta penerima manfaat pada Desember 2025.
“Tidak boleh ada anak Indonesia yang berangkat ke sekolah tidak makan yang baik. Minimal dia makan di sekolah makan yang baik. Kemampuan kita baru bisa beri makan satu kali, tapi itu sudah prestasi luar biasa di Republik kita,” kata Prabowo.
Ia bahkan membandingkan dengan negara lain. “Brasil butuh 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima manfaat, kita dalam waktu singkat sudah melampauinya. Ini karena kita manfaatkan teknologi,” jelasnya.
Pesan Antikorupsi
Dalam kesempatan itu, Prabowo kembali mengingatkan para pejabat untuk menjauhi praktik korupsi. Ia menyinggung kasus korupsi yang menjerat mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel, yang menurutnya menjadi tamparan bagi pemerintah.
“Saya ingatkan, tapi kadang-kadang khilaf manusia itu, mungkin. Atau mengira pemerintah RI bodoh, atau mengira bahwa pemerintah RI yang saya pimpin lemah, atau mengira pemerintah RI yang saya pimpin bisa disogok,” ucapnya.
Prabowo menegaskan, komitmennya dalam memberantas korupsi bukan hanya sekadar retorika. “Karena saya sudah bersumpah, saya takut yang di atas (Allah) dan saya takut mengecewakan rakyat Indonesia,” katanya.
