PANGKALPINANG, ALINIANEWS.COM — Presiden Prabowo Subianto menegaskan keseriusannya dalam memberantas praktik korupsi sumber daya alam, dengan menyerahkan enam smelter timah hasil sitaan negara kepada PT Timah Tbk, Senin (6/10/2025).
Penyerahan dilakukan langsung oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin kepada Wakil Menteri Keuangan, CEO Danantara, dan Direktur Utama PT Timah Tbk, di Smelter PT Tinindo Internusa, kawasan Ketapang, Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung. Presiden Prabowo hadir menyaksikan langsung prosesi tersebut.
“Penyerahan aset rampasan negara ini menjadi momentum penting untuk memulihkan kedaulatan ekonomi nasional dan menutup kebocoran besar di sektor timah,” ujar Prabowo di sela kegiatan kunjungan kerjanya.
Langkah ini merupakan bagian dari tindak lanjut kasus mega korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015–2022, yang ditaksir menimbulkan kerugian negara hingga Rp271 triliun.
Enam Smelter Diserahkan, Termasuk Milik Terpidana Harvey Cs
Enam smelter yang diserahkan Kejagung kepada PT Timah Tbk adalah PT Refined Bangka Tin (RBT), PT Stanindo Inpekasa (SIP), PT Tinindo Internusa, PT Sariguna Binasentosa (SBS), serta CV Venus Inti Perkasa (VIP) milik terpidana Tamron alias Aon.
Keenam smelter tersebut sebelumnya berperan dalam proses pembelian dan pengelolaan bijih timah ilegal, termasuk kegiatan reklamasi pascatambang. Bijih timah yang dijual ke smelter berasal dari tambang ilegal di dalam wilayah IUP PT Timah.
Hasil penjualan bijih timah ilegal itu kemudian dibagikan ke sejumlah pihak, termasuk oknum PT Timah, sebagai bentuk kompensasi.
Jaksa Agung Burhanuddin menyebut penyerahan ini bukan hanya pemulihan aset negara, tetapi juga penataan ulang tata niaga timah nasional.
“Operasional keenam smelter akan dikelola PT Timah dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan negara sekaligus pendapatan asli daerah Provinsi Bangka Belitung,” ujarnya.
Produksi Timah Nasional Naik, Tambang Ilegal Ditutup
PT Timah Tbk kini bersiap memaksimalkan produksi setelah menerima pengelolaan smelter rampasan tersebut. Kelima smelter swasta itu memiliki kapasitas gabungan hingga 48.000 ton timah batangan per tahun, di antaranya:
-
PT RBT di Sungailiat mampu memproduksi 19.000 ton per tahun,
-
CV VIP 11.000 ton,
-
PT Tinindo 8.000 ton, dan
-
PT SIP 2.500 ton per tahun.
Adapun smelter milik PT Timah sendiri memiliki kapasitas 34.000 ton, namun pada 2024 hanya memproduksi 21.500 ton. Tahun ini, perusahaan telah menaikkan target produksi menjadi 30.000 ton, dan menargetkan 80.000 ton bijih timah tahun depan.
Manajemen PT Timah menilai, target tersebut hanya bisa tercapai bila praktik penambangan ilegal dan penyelundupan timah dapat dihentikan sepenuhnya.
Kementerian ESDM, Kejaksaan Agung, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kini memperketat pengawasan rantai pasok timah nasional. Presiden Prabowo bahkan memerintahkan penutupan 1.000 tambang ilegal dan penyekatan jalur penyelundupan timah di Bangka Belitung.
“Pemberantasan tambang timah ilegal telah menaikkan produksi bijih timah PT Timah dari 1.200 ton menjadi 1.700 ton per bulan sejak Juni lalu. Bahkan pada Oktober–Desember 2025, produksi diproyeksikan mencapai 3.000 ton per bulan,” demikian laporan BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS).
Kerugian Negara Disebut Rp300 Triliun, “Perampokan Sistemik”
Kejagung sebelumnya mengungkap, praktik korupsi dalam tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp300 triliun atau kerugian nyata (real loss).
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Febrie Adriansyah menegaskan, penyebab utama rendahnya produksi PT Timah adalah maraknya penambangan ilegal di dalam wilayah konsesi resmi perusahaan.
“Berdasarkan hasil penyidikan, banyak penambangan ilegal yang beroperasi di wilayah IUP PT Timah. Pasir timah dari tambang itu dijual ke smelter swasta melalui jaringan kolektor di Bangka Barat, Sungailiat, dan Bangka Selatan,” ungkap Febrie.
Presiden Prabowo sebelumnya juga menyoroti potensi kerugian negara akibat penyelundupan timah ilegal di Bangka Belitung yang mencapai Rp67 triliun hanya dalam dua tahun terakhir.
Ia menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk ‘perampokan sistemik’ terhadap kekayaan alam Indonesia.
“Operasi besar-besaran pemberantasan penyelundupan timah ilegal telah dimulai sejak 1 September 2025. Saya perintahkan Polri dan Bea Cukai untuk menutup seluruh jalur penyelundupan dan tambang ilegal,” tegas Prabowo.
Kesiapan Kunjungan Presiden di Babel
Sebelum acara penyerahan, Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani bersama Jaksa Agung Burhanuddin meninjau langsung lokasi smelter PT Tinindo Internusa.
Hidayat memastikan seluruh rangkaian kunjungan Presiden berjalan lancar, tertib, dan aman.
“Kami terus berkoordinasi agar kegiatan kunjungan Presiden, termasuk prosesi serah terima aset rampasan negara kepada PT Timah Tbk, berjalan sukses dan membawa manfaat bagi masyarakat Babel,” ujarnya.
Dalam peninjauan itu hadir juga Kepala Staf Umum TNI Letjen Richard Tampubolon, Kepala BPKP RI Muhammad Yusuf, serta sejumlah pejabat Kejagung dan TNI.
Kehadiran Presiden Prabowo di Bangka Belitung menandai babak baru dalam pengelolaan sumber daya alam strategis. Penyerahan smelter rampasan negara kepada PT Timah menjadi simbol pengambilalihan kembali kendali negara atas tambang rakyat yang selama ini dikuasai mafia timah.
“Negara tidak boleh kalah,” ujar Prabowo tegas. “Kekayaan alam Indonesia harus kembali untuk rakyat Indonesia.” (*/REL)
