spot_img
spot_img

Prabowo: Pemerintah Masih Evaluasi Penetapan Status Darurat Nasional Bencana di Sumatera

JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah masih melakukan pemantauan ketat dan evaluasi menyeluruh sebelum memutuskan penetapan status darurat bencana nasional terkait banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.

Prabowo menyampaikan hal tersebut menanggapi tingginya desakan masyarakat, lembaga legislatif, hingga organisasi masyarakat sipil agar pemerintah pusat mengeluarkan status darurat nasional. Bencana hidrometeorologi yang terjadi dalam sepekan terakhir menimbulkan korban jiwa dan kerusakan luas di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Ya nanti kita monitor terus,” kata Prabowo saat ditemui wartawan seusai menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Jakarta, Jumat (28/11/2025) malam.

Iklan

Ia menegaskan pemerintah terus menyalurkan bantuan ke lokasi terdampak sambil mengkaji perkembangan terbaru di lapangan.
“Ya kita terus monitor, kita kirim bantuan terus. Nanti kita menilai kondisinya,” ujarnya.

Kondisi Terbaru di Lapangan: Korban Tewas Mencapai 174 Orang

Berdasarkan data terbaru BNPB per Jumat (27/11/2025) malam, total 174 orang meninggal dunia, 79 orang hilang, dan 12 orang luka-luka akibat banjir dan longsor di tiga provinsi.

Rinciannya sebagai berikut:

Sumatera Utara – 116 tewas, 42 hilang

Korban tersebar di 13 kabupaten/kota terdampak:

  • Tapanuli Utara: 11 orang

  • Tapanuli Tengah: 51 orang

  • Tapanuli Selatan: 32 orang

  • Kota Sibolga: 17 orang

  • Humbang Hasundutan: 6 orang

  • Kota Padang Sidempuan: 1 orang

  • Pakpak Barat: 2 orang

  • Mandailing Natal: nihil korban

BACA JUGA  Prabowo Bentuk Satgas Khusus Darurat Jembatan, Target Bangun 300 Ribu Jembatan untuk Akses Sekolah Anak Pelosok

Sumatera Barat – 23 tewas, 12 hilang, 4 luka-luka

Wilayah terdampak meliputi:

  • Padang Panjang

  • Tanah Datar

  • Agam

  • Kota Padang

  • Pasaman Barat

BNPB turut mencatat 3.900 kepala keluarga (KK) mengungsi, dengan Padang Pariaman menjadi daerah pengungsian terbesar mencapai 3.208 KK, disusul Kota Solok 600 KK.

“Dari 3.900 kepala keluarga ini, yang banyak pengungsi adalah di Padang Pariaman sekitar 3.208 KK, dan di Kota Solok sekitar 600 KK,” ujar Kepala BNPB Letjen Suharyanto, dikutip dari Antara. Ia menegaskan bahwa data korban kemungkinan masih akan bertambah.
“Tentu saja data ini akan berkembang terus masih ada titik-titik yang belum ditembus. Yang diindikasikan di lokasi longsor itu mungkin juga ada korban jiwa,” tambahnya.

Aceh – 35 tewas, 25 hilang, 8 luka-luka

Korban terbanyak berasal dari:

  • Bener Meriah

  • Aceh Tenggara

  • Aceh Tengah

Pendataan masih berlangsung di sejumlah wilayah, termasuk Aceh Timur, Aceh Singkil, dan Aceh Utara.

Pemerintah Tetap Siaga dan Kirim Bantuan

Prabowo memastikan bahwa seluruh kementerian dan lembaga penanganan bencana tetap bersiaga penuh. BNPB mencatat banjir dan longsor dipicu oleh cuaca ekstrem akibat Siklon Tropis KOTO dan Bibit Siklon 95B yang memicu awan konvektif intens.

Sebelumnya, Prabowo juga menyampaikan doa dan simpati bagi warga terdampak, sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga lingkungan di tengah meningkatnya risiko perubahan iklim.

“Pemerintah terus menerus bekerja untuk menyampaikan bantuan segera ke daerah yang bersangkutan. Ini juga mengingatkan kita betapa kita harus waspada dan menjaga lingkungan kita,” kata Prabowo dalam pidatonya.

BACA JUGA  Malaysia Sebut Belum Terima Permintaan Ekstradisi Riza Chalid dari Indonesia

Ia juga menyoroti pentingnya edukasi lingkungan sejak dini.
“Mungkin perlu kita tambah dalam silabus, dalam mata pelajaran, dan juga kesadaran akan sangat pentingnya menjaga lingkungan alam kita,” ujarnya pada puncak peringatan Hari Guru Nasional 2025.

Kelompok masyarakat, parlemen, serta organisasi masyarakat sipil seperti Solidaritas Masyarakat Indonesia (SMI) mendesak pemerintah menetapkan status darurat nasional. Mereka menilai skala kerusakan dan besarnya korban telah melampaui kapasitas pemerintah daerah.

Meski demikian, Prabowo menegaskan pemerintah pusat memilih bersikap hati-hati.
“Nanti kita monitor terus,” ujarnya. (*/Rel)

spot_img

Latest news

- Advertisement -spot_img

Berita Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses