JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, ke Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/10/2025). Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari ketersediaan BBM hingga kesiapan operasional kilang Balikpapan yang masuk dalam proyek Refinery Development Master Plan (RDMP).
Simon menjelaskan, kedatangannya ke Istana merupakan bagian dari agenda rutin pelaporan kepada Kepala Negara.
“Laporan rutin aja, laporan operasional saja,” kata Simon kepada wartawan di kompleks Istana, Jumat (17/10/2025).

Namun, Simon menyebut salah satu fokus utama yang dibahas adalah perkembangan RDMP Balikpapan yang dijadwalkan beroperasi pada 10 November 2025 mendatang.
“Termasuk (laporan kilang RDMP Balikpapan), itu yang akan menambah produksi solar, avtur, dan penambahan sedikit elpiji,” ujarnya.
Ia menambahkan, unit pengolahan lain yang memproduksi nafta dan bensin masih dalam tahap penyelesaian.
“Namun unit yang satu lagi yang Nafta blok produk bensin itu sambil berjalan. Kemungkinan sekitar Juni 2026, tetapi yang pasti RFCC bisa kami usahakan berjalan pada 10 November,” kata Simon.
Selain Simon, sejumlah pejabat juga tampak hadir di Istana, antara lain Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, serta Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar.
Muzani mengatakan kunjungannya lebih bersifat silaturahmi sekaligus menyampaikan ucapan ulang tahun kepada Presiden.
“Agendanya saya mau bersilaturahmi, undangannya jam 2.00 WIB,” kata Muzani.
Bahas Distribusi BBM ke SPBU Swasta
Dalam kesempatan terpisah, Simon menuturkan bahwa Presiden juga menyoroti isu ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) hingga akhir 2025, termasuk untuk SPBU swasta.
“Nanti akan dibicarakan antar pertamina, terus badan usaha swasta,” kata Simon, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (19/09/2025).
Setelah rapat bersama Kementerian ESDM, Pertamina disebut langsung melanjutkan rapat internal guna menghitung kebutuhan alokasi BBM sampai akhir tahun.
Simon memastikan seluruh mekanisme kerja sama antara Pertamina dan badan usaha swasta dilakukan secara terbuka.
“Kita udah minta untuk… dilakukan mekanisme open book supaya bersama-sama,” tegasnya.
Ia menegaskan, Pertamina tidak mencari keuntungan dari kebijakan tersebut, melainkan fokus menjaga ketahanan energi nasional.
“Pertamina tidak mengambil keuntungan dari situasi ini. Yang penting ketahanan energi tetap aman dan harga BBM untuk masyarakat tidak berubah,” ujarnya.
Impor Tambahan dan Kualitas BBM Dijaga
Untuk menjaga pasokan hingga akhir tahun, Pertamina dan sejumlah badan usaha akan menambah impor BBM sesuai kebutuhan.
“Iya, karena hanya sampai akhir tahun kan, 2025,” kata Simon. “2026 nanti dipastikan.”
Ia juga menegaskan, kualitas BBM yang didistribusikan akan tetap sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.
“Nanti kan standarnya sesuai spesifikasi Dirjen Migas,” jelasnya.
Pertamina, kata Simon, berkomitmen penuh menjaga mutu dan kontinuitas pasokan energi nasional. (*/REL)