SERANG, ALINIANEWS.COM — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa loyalitas dalam pemerintahan tidak boleh bersifat personal. Ia meminta jajaran menteri di Kabinet Merah Putih untuk tidak setia kepada dirinya sebagai individu, melainkan kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Akad Massal 50.030 KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan serah terima kunci di Serang, Banten, Sabtu (20/12/2025).
“Saya terima kasih sekali lagi, saya didukung menteri-menteri yang setia kepada bangsa dan rakyat. Saya minta ke mereka, jangan setia kepada Prabowo,” ujar Prabowo.
“Prabowo datang, Prabowo bisa pergi. Prabowo manusia,” lanjutnya.
Mantan Menteri Pertahanan itu menegaskan, kesetiaan sejati harus diarahkan kepada Republik dan kepentingan rakyat. Menurutnya, kekuasaan bersifat sementara, sementara nilai kebangsaan dan kepentingan publik harus dijaga secara berkelanjutan.
“Setia kepada Republik, setia kepada rakyat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga membagikan pesan mendalam dari ayahnya, Soemitro Djojohadikusumo, yang ia terima menjelang sang ayah wafat. Pesan itu, kata Prabowo, menjadi kompas moral dalam mengambil keputusan sulit.
“Dia sudah di kursi roda, mungkin dia merasa akan dipanggil Tuhan. Dia mengatakan, ‘Prabowo, kalau suatu saat kamu berada dalam keadaan bingung dan ragu-ragu, ingat selalu berpihak kepada rakyatmu.’ Itu pesan beliau dan itu saya pegang,” ungkapnya.
Prabowo menegaskan bahwa keberpihakan pemerintah harus difokuskan kepada rakyat kecil dan kelompok paling lemah. Menurutnya, kelompok kuat akan mampu bertahan sendiri, sementara masyarakat lemah justru harus dibela dan diberdayakan.
“Kalau orang yang kuat, dia sudah kuat, dia tahan banting. Tapi yang paling lemah ini yang harus kita bela, yang harus kita berdayakan. Kalau yang paling lemah ini berdaya, dia akan menghidupkan seluruh ekonomi,” ujarnya.
Selain menekankan loyalitas kepada rakyat, Kepala Negara juga menyoroti pentingnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Ia menegaskan komitmennya untuk membersihkan aparatur negara dari praktik korupsi agar kekayaan negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Pemerintah harus bersih. Pemerintah tidak bisa mengizinkan institusinya korup. Kalau aparat yang melayani tidak jujur, kekayaan negara tidak akan sampai ke rakyat,” tegas Prabowo.
Ia juga mengkritik keras praktik penyelewengan anggaran, termasuk mark up proyek. Menurut Prabowo, tindakan tersebut sama dengan mencuri uang rakyat dan harus dihentikan.
“Mark up itu sama dengan mencuri. Sudah-sudah. Jangan ngakalin pemerintah, jangan ngakalin rakyat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Prabowo menyatakan tekad pemerintahannya untuk menghapus kemiskinan yang masih membelenggu sebagian masyarakat. Namun, tujuan tersebut, menurutnya, tidak akan tercapai jika praktik kecurangan, korupsi, dan tipu daya terus dibiarkan.
“Saya bertekad kita mampu menghilangkan kemiskinan. Tapi kita harus berhenti penyelundupan, korupsi, segala bentuk tipu-menipu. Jangan mark up gila-gilaan. Mark up gila-gilaan sama dengan mencuri,” katanya.
Prabowo menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan kepemimpinan pemerintah harus berpijak pada satu prinsip utama: keberpihakan kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi. (*/Rel)
