JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Presiden RI Prabowo Subianto menjelaskan alasan Indonesia tetap berada dalam forum Board of Peace (BoP) yang diprakarsai Donald Trump dari Amerika Serikat. Menurut Prabowo, kehadiran Indonesia di forum tersebut bertujuan memperkuat posisi dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara.
“Jika kami berada di dalamnya (BoP), kami masih bisa memengaruhi dan bekerja menuju solusi jangka panjang, yang menurut kami adalah Palestina merdeka, solusi dua negara,” kata Prabowo, dikutip Senin (16/3/2026).
Meski demikian, Prabowo menyebut rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza Strip untuk sementara ditunda. Seluruh pembahasan terkait peran BoP saat ini ditangguhkan karena meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
Selain itu, Prabowo juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk berperan sebagai mediator dalam konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang belakangan memicu ketidakpastian global.
Menurutnya, penyelesaian konflik hanya dapat dicapai melalui dialog.
“Saran saya selalu mencari opsi damai,” ujarnya.
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, Indonesia tidak akan bergabung dengan aliansi militer mana pun.
“Kami tidak bisa menjadi bagian dari aliansi militer mana pun,” kata Prabowo.
Ia menambahkan, Indonesia harus mampu membangun kekuatan pertahanannya sendiri tanpa bergantung pada negara lain.
“Ketika sesuatu terjadi, kita tidak bisa bergantung pada siapa pun,” ujarnya.
Menurut Prabowo, Indonesia tetap menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga, sementara postur militernya bersifat defensif.
Kritik terhadap Keanggotaan BoP
Keputusan Indonesia tetap berada dalam BoP memicu kritik dari sejumlah kalangan. Sedikitnya 75 lembaga, 64 tokoh nasional, dan 10 guru besar menyuarakan desakan agar pemerintah meninjau kembali keanggotaan Indonesia dalam forum tersebut, terutama setelah meningkatnya ketegangan militer di Timur Tengah.
Beberapa tokoh nasional seperti Anies Baswedan, Jimly Asshiddiqie, dan Al Busyra Basnur menyatakan kekhawatiran bahwa BoP dapat dimanfaatkan sebagai “tameng” bagi agresi militer Amerika Serikat dan Israel.
Mereka meminta pemerintah memastikan Indonesia tidak terseret dalam konflik militer yang lebih luas.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Muhammad Kholid, menilai jika BoP menyimpang dari tujuan awalnya sebagai forum perdamaian, maka Indonesia perlu mempertimbangkan untuk keluar.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Cholil Nafis, berpendapat forum BoP saat ini tidak lagi efektif. Ia menyarankan pemerintah memaksimalkan peran diplomasi melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Pandangan Jusuf Kalla
Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla memberikan pandangan yang lebih hati-hati terkait dinamika geopolitik yang berkembang.
Menurut JK, Indonesia tetap perlu mempertimbangkan potensi dampak ekonomi, termasuk kemungkinan kebijakan tarif perdagangan dari Donald Trump.
“Walaupun orang keluar tidak ada apa-apa. Secara hubungan dengan Amerika tentu tidak soal,” kata JK pada 12 Maret 2026.
Namun demikian, ia menegaskan Indonesia harus tetap berpihak pada pihak yang tertindas dalam konflik internasional. JK juga mengingatkan komitmen Presiden Prabowo untuk menarik diri dari BoP apabila forum tersebut berubah menjadi alat perang, bukan sarana perdamaian.
Peran Indonesia dalam BoP
Indonesia pertama kali bergabung dalam Board of Peace pada Januari 2026 setelah menandatangani piagam keanggotaan di Davos, Swiss. Keikutsertaan tersebut kemudian dilanjutkan dalam pertemuan tingkat tinggi di Washington, D.C. pada Februari 2026.
Dalam forum itu, Indonesia menegaskan tidak ingin hanya menjadi penonton dalam krisis kemanusiaan yang terjadi.
Sebagai bagian dari kontribusi di BoP, Indonesia sempat merencanakan pengiriman hingga 8.000 prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional atau International Stabilization Force (ISF).
Selain itu, Indonesia juga direncanakan menempati posisi Wakil Komandan dalam misi internasional tersebut guna mengawal distribusi bantuan kemanusiaan sekaligus mendorong terwujudnya solusi dua negara bagi Palestina dan Israel. (*/Rel)
