Ilustrasi Koperasi
JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan program nasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada Senin, 21 Juli 2025. Program ini menjadi bagian dari agenda percepatan pemerataan ekonomi melalui penguatan kelembagaan ekonomi rakyat di tingkat akar rumput.
Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa persiapan peluncuran KDMP dan KKMP telah matang. “Peluncuran Kopdes sudah siap,” ujarnya melansir dari Kompas.com, Sabtu (19/7/2025).
Acara peluncuran akan digelar secara hybrid, dengan Presiden Prabowo menyapa 103 titik koperasi serentak di seluruh Indonesia melalui video konferensi dari lokasi utama di Klaten. Namun, ketika ditanya mengenai berapa titik yang akan berdialog langsung dengan Presiden, Budi Arie belum memberikan kepastian. “(Hybrid) Dengan 103 titik. Kalau untuk dialog besok kita tunggu saja,” katanya.
Acara ini juga akan dihadiri oleh 8.523 kepala desa atau pengelola KDMP/KKMP dari seluruh Jawa Tengah bersama 35 bupati dan wali kota. Puluhan ribu koperasi dari berbagai daerah di Indonesia akan mengikuti peluncuran ini secara daring dari tempat masing-masing.
Sebelumnya, peluncuran KDMP/KKMP dijadwalkan pada Sabtu, 19 Juli 2025. Namun, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Pangan Zulkifli Hasan, pelaksanaan diundur ke hari kerja agar kehadiran kepala daerah dan pengelola koperasi lebih maksimal. “Biar hari kerja, kalau hari kerja kan Bupati dan kepala desa siap semua, tidak ada alasan tidak hadir,” kata Zulhas.
80.068 Koperasi Disahkan, Melebihi Target
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM mencatat, hingga pertengahan Juli ini telah disahkan 80.068 unit KDMP dan KKMP, melampaui target 80.000 unit sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih.
“Jumlah yang melampaui target ini bukan sekadar tentang pengesahan badan hukum, tetapi tentang membangun 80.068 fondasi ekonomi baru yang akan menjadi pusat pergerakan kemandirian di desa dan kelurahan,” ujar Dirjen AHU, Widodo, dalam siaran pers pada Jumat (18/7/2025).
Rinciannya, dari total koperasi yang telah disahkan, sebanyak 71.397 merupakan pendirian baru KDMP, sementara 8.486 lainnya KKMP baru. Selain itu, terdapat 141 koperasi lama yang bertransformasi menjadi KDMP, serta 44 koperasi lama yang direvitalisasi menjadi KKMP.
Widodo menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil akselerasi dari pembukaan layanan pendaftaran khusus sejak 1 Mei 2025. “Ini menjadi bukti nyata efektivitas transformasi digital layanan publik Kemenkum dalam mengakselerasi program prioritas pemerintah yang berfokus pada pemerataan ekonomi dari tingkat desa,” jelasnya.
Permenkum Baru Permudah Pembentukan KDMP/KKMP
Guna mendukung pelaksanaan program strategis ini, Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi. Aturan ini menggantikan Permenkum Nomor 14 Tahun 2019 yang dinilai belum mengakomodasi kebutuhan percepatan.
Widodo menjelaskan, Permenkum baru ini memberikan beberapa kemudahan dalam proses pendirian KDMP dan KKMP. Pertama, legalisasi KDMP/KKMP sebagai jenis koperasi resmi yang dapat didaftarkan melalui sistem. Kedua, penyederhanaan aturan penamaan, di mana koperasi Merah Putih tidak diwajibkan mencantumkan tiga kata setelah frasa jenis koperasi. Ketiga, seluruh proses pendaftaran dilakukan secara digital melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di situs resmi Kemenkumham: ahu.go.id.
Peluncuran KDMP dan KKMP menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah membangun ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berbasis desa. Program ini juga menunjukkan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo untuk membangun kemandirian ekonomi dari bawah melalui sistem koperasi yang diperkuat dengan regulasi dan teknologi. (*/rel)
