JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Politisi Partai NasDem, Irma Suryani, mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh, termasuk jika pemeriksaan melibatkan nama mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Luhut Binsar Pandjaitan.
Hal itu disampaikan Irma saat dimintai tanggapan mengenai langkah KPK yang tengah mempersiapkan penyelidikan proyek strategis tersebut.
“Kalau nyebut-nyebut, semua orang bisa mengatakan itu. Gak usah terlalu jauh lah soal-soal itu. Kalau KPK mau melihat, silakan. Kalau bicara Jokowi, Luhut, soal siapa, ya periksa aja,” ujar Irma kepada monitorindonesia.com di Jakarta, Minggu (2/11/2025).
Meski begitu, anggota DPR RI itu menegaskan bahwa Jokowi sebelumnya sudah menyampaikan proyek Whoosh dilakukan dengan skema business to business (B to B), bukan proyek pemerintah langsung.
“Tapi Jokowi sudah menyatakan, itu B to B, kenapa ribut? Yang melaksanakan kan bukan Jokowi, yang melaksanakan kan BUMN. Ya silakan periksa,” ucapnya.
Irma menambahkan, penyelidikan boleh dilakukan sepanjang berlandaskan bukti hukum yang kuat.
“Kalau memang di dalamnya ada orang per orang yang melakukan tindak pidana korupsi, ya silakan dilakukan tindakan,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan agar pencapaian proyek tersebut tidak diabaikan begitu saja.
“Yang harus diperhatikan adalah legasi bahwa Indonesia punya kereta cepat pertama di Asia Tenggara, hanya di Indonesia. Itu tidak bisa dinafikan. Itu bagian dari bagaimana negara ini dibangun untuk memberikan transportasi terbaik bagi masyarakat,” kata Irma.
Menurutnya, pembangunan transportasi publik modern seperti Whoosh merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas layanan publik di Tanah Air.
“Transportasi publik memang seharusnya diberikan kepada masyarakat secara baik,” tambahnya.
PKS: Jangan Gunakan APBN untuk Bayar Utang Whoosh
Sementara itu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf, menegaskan kembali kritik partainya terhadap proyek kereta cepat Whoosh. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup utang proyek tersebut.
“Ketika program kereta cepat digulirkan, kami di PKS sudah memberikan catatan dan kritik yang konstruktif. Kami meminta agar pembentukan pansus dilakukan dan dana APBN tidak digunakan. APBN harus difokuskan pada hal-hal prioritas. Hari ini, apa yang kami ingatkan di periode lalu terbukti menjadi perdebatan,” tegas Muzzammil dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (3/11/2025).
PKS, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mengawal agar pemerintah tidak terjebak dalam proyek-proyek ambisius berbiaya besar yang berisiko terhadap keuangan negara.
“PKS menyerukan agar pelunasan utang kereta cepat jangan sampai menggunakan dana APBN. Pemerintah harus fokus pada sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Selain KCJB, Almuzzammil juga menyinggung proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dinilai bermasalah sejak perencanaan awal.
“IKN bukan hanya sekadar memindahkan tiang bendera. IKN adalah warisan yang akan kita tinggalkan. Jangan sampai generasi mendatang menanggung beban utang dan kerusakan lingkungan akibat perencanaan yang serampangan,” ungkapnya.
Menurutnya, pembangunan IKN bukanlah solusi pemerataan pembangunan nasional.
“Pemerataan sejati harus dilakukan dengan memperkuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kota-kota menengah dan kecil di seluruh Indonesia, bukan hanya membangun satu kota baru di tengah hutan,” tegasnya. (*/Rel)
