MAKASSAR, ALINIANEWS.COM – Aktivitas di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 02 Panakkukang, Kota Makassar, mendadak berhenti sejak sepekan terakhir. Tak lagi terdengar riuh para juru masak yang biasanya menyiapkan ribuan porsi makanan setiap pagi. Kini, pintu dapur itu tertutup rapat, meninggalkan kegelisahan bagi lebih dari 50 pekerja dan ribuan siswa penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sejak Februari 2025, dapur SPPG yang berlokasi di Jalan Andi Pangerang Pettarani 2, Kelurahan Tamamaung, menjadi nadi pemenuhan gizi lebih dari 10 sekolah di Panakkukang. Setiap hari, sekitar 3.500 porsi makanan bergizi diproduksi dan disalurkan ke siswa sekolah dasar. Namun kini, layanan itu terhenti.
“Saya juga kurang tahu pasti kenapa tutup, tetapi saya dengar masalah anggaran pagunya. Yang saya dengar biasa Rp 10.000, tetapi enggak tahu sekarang kenapa bisa Rp 6.500,” ujar salah seorang karyawan, Sri Bulan, Senin (29/9/2025) melansir Voi.com.
Sri bukan satu-satunya yang resah. Penutupan dapur membuat lebih dari 50 pekerja, sebagian besar warga sekitar dan ibu rumah tangga yang berstatus janda, kehilangan mata pencaharian. “Harapannya semoga cepat beroperasi kembali, karena banyak karyawan di sini yang mencari nafkah, banyak janda-janda yang kerja di sini,” tambahnya lirih.
Ribuan Siswa Kehilangan Jatah Makan
Penutupan SPPG 02 Panakkukang berdampak langsung pada 12 sekolah yang sebelumnya rutin menerima pasokan makanan MBG. Tercatat, 3.569 murid kini tak lagi mendapatkan jatah makan bergizi harian.
Sekolah terdampak antara lain SD Inpres Tamamaung 1, 2, dan 3, SD Negeri Tamamaung, SD Negeri Tamamaung 1, SD Inpres Karuwisi 2, SD Inpres Panaikang 1/1, SD Inpres Panaikang 2/1, SD Inpres Pampang 1, SD Inpres Pampang 2, hingga sekolah swasta seperti SD Rama Sejahtera dan SMP Rama Sejahtera.
Kepala UPT SPF SD Negeri Tamamaung 1, Basora, membenarkan distribusi MBG ke sekolahnya yang mencakup 383 siswa sudah berhenti. “Kalau datang kita terima, tidak datang mau bagaimana lagi. Tapi berharap ke depan lebih terarah,” ucapnya dilansir dari fajar.com.
Ia menambahkan, pihak sekolah sudah lebih dulu menyampaikan informasi kepada orang tua agar tidak menimbulkan kebingungan. “Untuk sementara siswa diminta membawa bekal dari rumah,” katanya.
Kepala UPT SPF SD Negeri Karuwisi 2, Fatmasanra, juga menyampaikan hal serupa. “Ini menjadi pertanyaan publik. Mengapa ada arahan pemberhentian sementara, padahal program MBG merupakan ketentuan dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Di balik penutupan ini, tersiar kabar bahwa pagu anggaran MBG dipangkas menjadi Rp6.500 per porsi. Isu itu membuat banyak pihak meradang.
Mitra Badan Gizi Nasional (BGN), Arifin Gassing, ikut menyoroti. “Saya juga tidak mengerti kenapa harus Rp6.500. Padahal jelas petunjuk Presiden lebih besar dari itu,” tegasnya (28/9/2025).
Beberapa pekerja dapur mengaku terpukul. Nurul Istiqomah, pencuci ompreng, kehilangan penghasilan sejak dapur ditutup. Hal serupa dialami Herlina dari tim persiapan dapur yang bingung karena tiba-tiba tak lagi memiliki pekerjaan. “Kami hanya menggantungkan hidup dari kegiatan MBG,” ungkap seorang juru masak dilansir dari tribun.com.
Pemerintah Pusat Turun Tangan
Polemik MBG bukan hanya di Makassar. Lonjakan kasus keracunan massal di beberapa daerah membuat pemerintah pusat bergerak cepat. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan sejumlah dapur MBG ditutup sementara untuk evaluasi dan investigasi.
“SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi, dan investigasi,” kata Zulhas dalam jumpa pers di kantor Kementerian Kesehatan.
Keputusan itu diambil setelah rapat koordinasi bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Mensesneg Prasetyo Hadi, serta jajaran kementerian dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Achi Solemenan, menekankan bahwa penutupan dapur MBG Panakkukang 02 bukan karena pagu Rp6.500, melainkan karena tidak memenuhi standar sanitasi dan pengelolaan limbah. “Protap harus sesuai aturan. Misalnya, dari segi sanitasi tidak terpenuhi, maka dapur harus ditutup,” jelasnya.
Meski alasan resmi pemerintah menyinggung soal SOP, isu pemangkasan pagu tetap bergema. Para pekerja berharap dapur segera beroperasi kembali, bukan hanya demi kelangsungan hidup mereka, tetapi juga demi ribuan siswa yang selama ini bergantung pada makanan bergizi dari program pemerintah.
Bagi Sri Bulan dan kawan-kawan, penutupan dapur bukan sekadar soal angka di atas kertas. Itu soal dapur rumah tangga mereka yang kini ikut terancam padam.
