JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi resmi membubarkan parlemen pada Jumat (23/1) waktu setempat. Langkah ini membuka jalan bagi pelaksanaan pemilihan umum lebih awal yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Februari 2026.
Pembubaran parlemen dilakukan di tengah upaya Takaichi mengonsolidasikan kekuatan politiknya. Mengutip AFP, Jumat (23/1/2026), Takaichi mengandalkan tingkat kepuasan publik yang relatif tinggi terhadap kabinetnya untuk membawa Partai Demokrat Liberal (Liberal Democratic Party/LDP) meraih kemenangan, meski partai tersebut tengah menghadapi penurunan popularitas.
Sebagai perdana menteri perempuan pertama dalam sejarah Jepang, Takaichi sebelumnya telah mengumumkan rencananya membubarkan parlemen sejak Senin (19/1). Ia menyatakan ingin memperoleh mandat publik yang lebih kuat guna menjalankan kebijakan pengendalian biaya hidup serta peningkatan anggaran pertahanan.
Pembubaran parlemen secara resmi dilakukan setelah Ketua Parlemen membacakan surat dari Perdana Menteri. Momen tersebut diwarnai teriakan “banzai” dari para anggota parlemen, sebagaimana tradisi politik Jepang.
Saat ini, koalisi pemerintahan yang terdiri dari LDP dan Partai Inovasi Jepang (Japan Innovation Party/JIP) hanya menguasai mayoritas tipis di majelis rendah, lembaga legislatif paling berpengaruh di Jepang.
Takaichi berharap pemilu dini dapat memperkuat legitimasi pemerintahannya, meskipun partainya masih dibayangi berbagai skandal dan tingkat kepuasan publik yang fluktuatif.
“Belum jelas apakah dukungan publik yang tinggi terhadap kabinet Takaichi akan benar-benar berujung pada dukungan terhadap LDP,” ujar Profesor Ilmu Politik Universitas Tsukuba, Hidehiro Yamamoto, kepada AFP.
Ia menambahkan, isu utama yang menjadi perhatian masyarakat saat ini adalah lonjakan harga kebutuhan pokok.
“Yang paling dikhawatirkan publik adalah langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi inflasi,” katanya.
Ketidakpuasan terhadap meningkatnya biaya hidup sebelumnya turut memicu lengsernya Perdana Menteri Shigeru Ishiba, yang digantikan oleh Takaichi pada Oktober lalu.
Meski Jepang selama bertahun-tahun bergulat dengan deflasi, dalam beberapa waktu terakhir negara tersebut justru menghadapi kenaikan harga yang signifikan. Kondisi ini diperparah oleh melemahnya nilai tukar yen, yang membuat biaya impor melonjak dan menekan daya beli masyarakat.
Pemilu mendatang akan menjadi ujian besar bagi pemerintahan Takaichi, sekaligus penentu arah kebijakan Jepang di tengah tekanan ekonomi global yang terus meningkat. (*/Rel)
