JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan kesiapannya untuk berkantor di mana saja, baik di Papua maupun di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Hal ini ia sampaikan dalam kunjungan kerjanya ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru Sentra Abiseka, Senin (28/7), menanggapi wacana yang kembali menghangat tentang lokasi kerja sang wakil presiden.
Dengan gaya santainya yang khas, Gibran menanggapi perbincangan publik dan usulan sejumlah pihak soal lokasi kantor wapres.
“Kemarin nyuruh saya berkantor di Papua, sekarang di IKN, pindah-pindah terus,” ujar Gibran, sembari tersenyum menanggapi pertanyaan media.
Namun di balik nada bercandanya, Gibran menunjukkan komitmen serius terhadap tugas kenegaraan. Ia menyatakan tetap menunggu instruksi resmi dari Presiden Prabowo Subianto mengenai lokasi tugasnya.
“Yang jelas ini, saya sebagai pembantu presiden, siap ditugaskan di mana saja, di Papua, di IKN, kami menunggu perintah presiden,” tegas putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut.
Gibran juga menambahkan bahwa tempat kerjanya bukan hal yang substansial, karena dirinya lebih sering turun langsung ke lapangan guna memastikan program-program strategis pemerintah berjalan sebagaimana mestinya.
“Sudah saya tegaskan ya, saya bisa berkantor di mana saja, karena saya lebih sering di lapangan, memastikan program-program, visi misi Pak Presiden tereksekusi dengan baik,” ujarnya.
Antara Papua dan IKN: Berebut Peran Strategis
Wacana Gibran berkantor di Papua sempat mencuat seiring dibentuknya Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua oleh Presiden Prabowo, yang berdasarkan undang-undang diketuai oleh Wakil Presiden. Namun Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meluruskan kabar tersebut.
“Jadi, yang berkantor di Papua adalah kesekretariatan dan personalia pelaksana dari Badan Khusus yang diketuai oleh Wakil Presiden itu,” ujar Yusril, menekankan bahwa Gibran tidak secara fisik harus menetap di Papua.
Sementara itu, usulan agar Gibran berkantor di IKN datang dari Wakil Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa. Ia menyampaikan bahwa jika IKN memang ditetapkan sebagai ibu kota negara, maka Wakil Presiden seharusnya mulai menjalankan tugas dari sana.
Meski demikian, Gibran tetap konsisten dengan prinsip dasarnya: loyal pada arahan Presiden dan fokus pada implementasi visi-misi pemerintahan. Tanpa mengeluh soal lokasi, Gibran memilih untuk terus bekerja turun ke lapangan.
“Sebagai pembantu presiden harus siap, dan kalau saya, kemarin kan sudah, minggu lalu sudah saya tegaskan ya, saya bisa berkantor di mana saja,” ulang Gibran.
Gibran, Mobilitas, dan Gaya Baru Kepemimpinan
Dalam beberapa bulan terakhir, Gibran memang menunjukkan gaya kepemimpinan yang dinamis—bergerak dari satu provinsi ke provinsi lain, mengunjungi sekolah, memantau infrastruktur, dan berdialog langsung dengan masyarakat. Gaya kerja mobile ini ia jadikan kekuatan, bukan kekurangan.
Dengan nada ringan namun penuh makna, Gibran menyiratkan bahwa kemanapun perintah Presiden mengarah, ke situlah ia akan mengabdi.
“Di Papua, di IKN, atau di tempat lain, yang penting program Presiden Prabowo berjalan. Tempat kerja bukan soal utama, yang utama itu hasilnya,” kata seorang staf di lingkaran dalam Gibran, yang enggan disebut namanya.
Meski baru menjabat sebagai Wakil Presiden, Gibran tampak ingin mematahkan stigma formalitas. Ia lebih memilih bekerja di lapangan daripada sekadar duduk di balik meja kantor tetap. Gaya ini mencerminkan corak baru dalam kepemimpinan nasional: adaptif, lincah, dan terjun langsung.
Kini publik menunggu—bukan hanya soal di mana Gibran akan berkantor, tetapi sejauh mana komitmennya mewujudkan harapan-harapan rakyat bersama Presiden Prabowo di tengah tantangan besar pembangunan nasional. (*/rel)
