JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Pemerintah menambah secara signifikan jumlah petugas haji dari unsur TNI dan Polri pada penyelenggaraan ibadah haji 2026. Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf menyebut jumlah personel dari kedua institusi tersebut meningkat lebih dari 100 persen dibanding tahun sebelumnya.
“Kemudian dari TNI-Polri, tahun kemarin 75, sekarang ini 183. Ada penambahan 100 persen lebih,” ujar Irfan saat rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (21/1).
Irfan menjelaskan, mayoritas petugas dari TNI-Polri akan bertugas dalam aspek perlindungan jemaah atau linjam, selain membantu layanan kesehatan, pendampingan lansia, serta dukungan teknis lainnya.
Arahan Langsung Presiden
Sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan bahwa penambahan personel TNI-Polri merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
“Dari TNI-Polri setiap tahun ada. Artinya disebut dengan linjam, petugas keamanan. Itu dari TNI-Polri, seperti juga perintah Presiden, kita akan tambah,” kata Dahnil di Kompleks Istana Kepresidenan.
Menurut Dahnil, penguatan unsur keamanan sangat penting untuk meningkatkan kualitas perlindungan jemaah selama berada di Tanah Suci.
“Supaya kemudian mereka bisa bertugas lebih baik, karena lebih prima biasanya petugas dari TNI dan Polri. Dan kita akan putuskan tambah petugas dari TNI dan Polri,” ujarnya.
DPR Ingatkan Jangan Kurangi Kuota Petugas Haji
Meski mendukung kebijakan tersebut, DPR mengingatkan agar penambahan personel TNI-Polri tidak mengurangi kuota petugas haji reguler.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, menegaskan bahwa tugas pengamanan harus ditempatkan dalam skema tersendiri.
“Sehingga penempatannya perlu berada dalam skema tersendiri dan tidak menggerus alokasi petugas haji,” ujar Dini, Jumat (16/1).
Menurutnya, penambahan personel keamanan sah dilakukan selama fokusnya benar-benar pada perlindungan jemaah.
“Penguatan unsur TNI tidak menjadi persoalan sepanjang kuota petugas haji tetap dijaga dan fungsi perlindungan jemaah benar-benar dioptimalkan,” katanya.
Fokus Perlindungan dan Lansia
Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf menegaskan penambahan personel ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan, terutama bagi jemaah lanjut usia.
“Tahun kemarin petugas dari TNI dan Polri ada 70 orang sekian. Hari ini kita tambah menjadi 170 sekian, jadi 100 persen lebih dalam rangka untuk memastikan pelayanan kepada jamaah haji, pelayanan terbaik,” ujar Irfan di Jakarta, Rabu (15/1).
Selain pengamanan, Kementerian Haji dan Umrah juga memperkuat layanan kesehatan.
“Tenaga kesehatan ditambah, tetapi yang lebih penting lagi adalah pemeriksaan kesehatan awal yang harus dilakukan lebih serius,” katanya.
Meski demikian, Irfan mengaku belum menerima data pasti mengenai jumlah tambahan tenaga kesehatan.
Diklat Semi-Militer untuk Petugas Haji
Sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan, Kementerian Haji dan Umrah juga menggelar pendidikan dan latihan (diklat) bagi sekitar 1.600 calon petugas haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.
Diklat tersebut digelar dengan pendekatan semi-militer di bawah pembinaan TNI dan Polri, mencakup latihan fisik, disiplin, hingga penguatan mental.
Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, pelatihan ini sempat menuai keraguan di awal, namun terbukti memberikan dampak positif.
“Di awalnya mereka itu mencibir, mungkin wartawan juga begitu. Berpikir ini militerisme. Tapi faktanya, setelah satu minggu mereka lalui, yang mereka temukan justru kegembiraan,” ujar Dahnil.
Menurutnya, metode ini bukan bertujuan memiliterisasi petugas, melainkan membangun kedisiplinan, kesiapan mental, serta kekompakan dalam melayani jemaah haji.
Dengan penambahan personel dan penguatan sistem layanan, pemerintah berharap penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M dapat berjalan lebih aman, tertib, dan memberi rasa nyaman bagi seluruh jemaah Indonesia. (*/Rel)
