JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan peraturan presiden (perpres) tentang tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah rampung dan siap diterbitkan pemerintah pusat.
“Sudah beres, tinggal dibagikan,” kata Dadan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Ia menjelaskan, perpres tersebut mengatur berbagai aspek pelaksanaan MBG, termasuk sanksi administratif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang melanggar standar operasional prosedur (SOP). Meski begitu, Dadan menyebut sanksi itu sebenarnya sudah diberlakukan sebelum perpres disahkan.
“(Sanksi) administratif. Kan menghentikan operasional. Sekarang itu ada 106 yang dihentikan operasionalnya, baru 12 yang kami rilis lagi,” ujarnya.
Dadan menambahkan, langkah penghentian sementara dilakukan setelah sejumlah kasus keracunan makanan yang dikategorikan sebagai kejadian luar biasa muncul di beberapa wilayah. Untuk memastikan transparansi, BGN kini bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memantau data kasus keracunan secara real-time melalui sistem daring.
“Benar. Jadi setiap pagi dari Kemenkes kirim ke kita,” kata Dadan.
Ia menyebut situs pemantauan tersebut sudah mulai aktif menampilkan data kesehatan terkait MBG, meskipun belum dapat membeberkan alamat situsnya.
Selain mengatur sanksi, perpres juga merinci pembagian tugas antar lembaga. BGN ditetapkan sebagai penyelenggara utama yang berwenang melakukan intervensi bila terjadi pelanggaran, sementara Kemenkes berperan dalam pengawasan. Adapun Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menangani penyaluran bantuan bagi ibu hamil dan menyusui, sedangkan Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab membina petani, peternak, dan nelayan untuk memperkuat pasokan bahan pangan.
Perpres juga memuat ketentuan teknis mengenai standar makanan, sanitasi dan kebersihan, mekanisme penanganan korban keracunan, hingga penguatan rantai pasok pangan.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan draf perpres MBG sudah berada di mejanya dan segera dikirimkan ke Presiden Prabowo Subianto untuk ditandatangani.
“Sudah (di meja saya). Sebentar lagi dikirimin (ke Presiden),” kata Prasetyo di Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Dalam Sidang Kabinet Paripurna sehari sebelumnya, Presiden Prabowo menyebut program MBG telah menjangkau 36,7 juta penerima manfaat, terdiri atas anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, total 1,4 miliar porsi makanan telah dibagikan.
“Hari ini ada 36,7 juta anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang sudah menerima makan bergizi gratis ini,” ujar Prabowo di Istana Negara.
Prabowo mengklaim capaian itu setara enam kali populasi Singapura dan menjadi perhatian berbagai negara.
“Ini prestasi yang dipantau banyak negara. Presiden Brasil bilang kepada saya, mereka butuh 11 tahun untuk mencapai 40 juta. Kita alhamdulillah dalam satu tahun mencapai 36 juta,” katanya. (*/Rel)
