MEDAN, ALINIANEWS.COM – Sebuah video Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, bersama rombongannya menghentikan truk berpelat Aceh (BL) di Kabupaten Langkat, mendadak viral di media sosial. Dalam rekaman itu, Bobby terlihat mendampingi Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumut, Muhammad Suib Sitorus, yang meminta sopir mengganti pelat BL menjadi pelat Sumut (BK).
“Segera ya, kapan bisa janji ngurusnya (perpindahan pelat BL ke BK). Ini harus cepat, jangan lagi ada BL. Biar pajaknya sama kita,” ucap Suib dalam video yang dikutip CNNIndonesia.com, Senin (29/9/2025).
Bobby pun menimpali sopir truk tersebut. “Biar bosmu tahu, kalau enggak nanti bosmu nggak tahu,” katanya. Setelah berbincang beberapa saat, Bobby akhirnya melepas truk itu sembari berkata, “Iya udah, hati-hati bang ya.”
Optimalisasi Pendapatan Daerah
Bobby berdalih, tindakan itu bukanlah sentimen terhadap Aceh. Ia menegaskan, Pemprov Sumut sedang mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor, khususnya kendaraan perusahaan yang beroperasi di Sumut.
“Ini bukan sentimen terhadap salah satu daerah. Ini akan diterapkan ke semua pelat kendaraan, bukan hanya pelat tetangga kita,” ujar Bobby dalam rapat paripurna DPRD Sumut tentang pengesahan Perubahan APBD, Senin (29/9).
Menurutnya, banyak perusahaan memilih membeli kendaraan di luar Sumut karena harga leasing lebih rendah. Akibatnya, pajak kendaraan tidak masuk ke kas daerah. “Beban perbaikan infrastruktur selalu diminta masyarakat kepada Pemprov Sumut, padahal banyak kendaraan yang operasionalnya di sini tidak menyumbang PAD,” jelas Bobby.
Untuk itu, Pemprov Sumut menggratiskan biaya balik nama kendaraan bermotor agar perusahaan bersedia mengganti pelat luar menjadi BK atau BB.
Kritik Tajam dari Aceh
Namun, aksi itu menuai kecaman dari berbagai pihak, terutama dari Aceh. Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menilai langkah Bobby sebagai kebijakan diskriminatif.
“Cabut kebijakan itu segera. STNK bermotor itu produk nasional, bukan daerah. Kendaraan dengan pelat dari provinsi mana pun punya hak yang sama untuk melintas di seluruh Indonesia,” tegas Nasir.
Ia bahkan mengingatkan, pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya dibiayai APBD, tetapi juga APBN yang bersumber dari uang rakyat seluruh Indonesia. “Ini kebijakan kontra harmoni yang dilakukan seorang gubernur,” ujarnya.
Ketua Komisi III DPRK Aceh Timur, Zulfahmi, turut mengecam. Ia menyebut Bobby perlu belajar hukum agar tidak terkesan “bodoh” dalam mengambil kebijakan.
Klarifikasi Pemprov Sumut
Sorotan publik yang kian ramai membuat Pemprov Sumut segera mengeluarkan klarifikasi. Kepala Dinas Kominfo Sumut, Erwin Hotmansyah Harahap, menegaskan peristiwa itu bukan razia resmi.
“Semua orang tetap bebas melintas, bekerja, ataupun berdagang di wilayah Sumut. Maksud dari pejabat terkait bukanlah melarang kendaraan berpelat luar masuk, melainkan ajakan kepada perusahaan yang berdomisili dan berusaha di Sumut agar menggunakan pelat BK atau BB,” kata Erwin.
Ia meminta maaf bila pesan yang tersampaikan berbeda dan memantik pro-kontra. “Kami mohon maaf bila pesan yang sampai di masyarakat terkesan berbeda. Pemprov berkomitmen memperbaiki komunikasi publik dan selalu terbuka terhadap masukan,” tambahnya.
Pro dan Kontra di Publik
Video Bobby menghentikan truk pelat BL itu kini memecah opini publik. Sebagian warganet mendukung, menilai langkah itu wajar untuk mengamankan PAD yang selama ini bocor. Namun, tidak sedikit pula yang menganggapnya berlebihan dan berpotensi memicu ketegangan antarwilayah.
Di tengah polemik, Bobby tetap menegaskan niatnya: “Bukan sentimen terhadap suatu wilayah di Indonesia, tapi seluruh perusahaan yang beroperasi di Sumatera Utara harus menggunakan pelat BK atau BB.” (*/REL)
