BANDUNG, ALINIANEWS.COM – Dampak kebijakan efisiensi pemerintah pusat mulai dirasakan hingga ke daerah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat kini memperketat pengeluaran operasional, menyusul berkurangnya transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Salah satu langkah konkret dilakukan di lingkungan Kantor Gubernur Jawa Barat, Gedung Sate, Kota Bandung, dengan membatasi penggunaan listrik dan air.
Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum Setda Provinsi Jawa Barat, Agus Rahmat, mengatakan penghematan telah diterapkan secara bertahap, terutama dalam pemakaian listrik.
“Pada malam hari, penggunaan lampu di Gedung Sate biasanya hingga pukul 00.00 WIB, namun saat ini sampai jam 21.00 WIB,” ujar Agus saat dihubungi, Minggu (19/10/2025).
Menurut Agus, kebijakan ini merupakan bagian dari arahan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang meminta seluruh instansi di lingkungan Pemprov Jabar menerapkan efisiensi menyeluruh.
“Sesuai arahan Pak Gubernur, implementasinya sudah berjalan di lapangan. Untuk listrik, penggunaannya hanya selama jam kerja. Kalau tidak ada kegiatan, ya dimatikan,” tuturnya.
Agus menjelaskan, sistem timer kini dimanfaatkan untuk menekan konsumsi daya, terutama pada malam hari. Jika sebelumnya lampu otomatis padam pada pukul 18.00 WIB, kini waktunya dimajukan setengah jam lebih awal. Hasilnya, tagihan listrik bulanan Gedung Sate turun sekitar Rp20 juta sejak Agustus lalu.
“Tidak terlalu signifikan, tapi arahnya sudah ke sana (berkurang). Ke depan akan terus didorong agar makin hemat,” katanya.
Selain listrik, penggunaan air juga akan diatur lebih ketat. Pembatasan jam kerja dan penerapan work from home (WFH) bagi sebagian aparatur sipil negara (ASN) diharapkan turut menekan konsumsi air.
“Kalau air, penggunaannya nanti juga akan berkurang karena jam kerja lebih pendek dan orang yang hadir di kantor makin sedikit,” tambahnya.
Tak berhenti di situ, Pemprov Jabar juga mulai menyiapkan kebijakan efisiensi baru pada 2026. Agus mengungkapkan, Gubernur Dedi Mulyadi telah mengarahkan agar dalam setiap kegiatan pemerintahan di Gedung Sate hanya disediakan air putih.
“Informasinya begitu, jadi nanti untuk rapat-rapat hanya disediakan air. Tapi petunjuk teknisnya masih menunggu arahan lebih lanjut,” ujarnya.
Selama ini, Biro Rumah Tangga menyediakan konsumsi bagi tamu dinas, petugas pengamanan, hingga rapat internal. Namun dengan kebijakan baru tersebut, pola penyediaan konsumsi akan disesuaikan dengan prinsip efisiensi yang lebih ketat.
Meski demikian, Agus memastikan efisiensi tidak akan mengganggu kinerja ASN di lingkungan Setda Jabar.
“Kami sebagai ASN tetap harus bekerja, ada anggaran atau tidak. Justru kerja harus meningkat karena melayani pimpinan sampai staf,” tegasnya.
Ia menyebutkan, kebijakan penghematan ini merupakan konsekuensi dari menurunnya kemampuan keuangan daerah akibat pemangkasan TKD oleh pemerintah pusat.
“Tahun ini saja, Pemprov Jabar kehilangan sekitar Rp2,4 triliun dari alokasi sebelumnya. Sekarang saja untuk 2025 kami sudah tidak bisa melaksanakan kegiatan di hotel atau rapat di luar. Perjalanan dinas juga dikurangi, kecuali yang sifatnya urgent,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemangkasan transfer ke daerah dilakukan karena keterbatasan fiskal nasional. Namun, ia menegaskan langkah ini bersifat sementara.
“Apabila penerimaan negara, terutama dari sektor pajak, meningkat di pertengahan kuartal II-2026, maka pemerintah akan melakukan evaluasi ulang terhadap kebijakan pemangkasan tersebut,” kata Purbaya.
Kendati demikian, bagi Pemprov Jabar dan daerah lainnya, kebijakan efisiensi tampaknya menjadi keniscayaan baru dalam menjaga stabilitas fiskal di tengah ketatnya anggaran nasional. (*/Rel)
