JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Pemerintah resmi menyiapkan paket stimulus ekonomi baru yang mencakup 17 program untuk menjaga daya beli dan produktivitas masyarakat hingga akhir 2025. Stimulus ini akan menyasar berbagai sektor, mulai dari program magang berbayar bagi lulusan baru hingga insentif pajak dan bantuan jaminan sosial bagi pekerja lepas.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, paket stimulus tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Totalnya terdiri dari 8 program akselerasi pada 2025, 4 program lanjutan di 2026, dan 5 program khusus penyerapan tenaga kerja.
“Rapat dengan Pak Presiden tadi membahas terkait dengan kebijakan yang akan diambil yang kita beri nama program paket ekonomi di tahun 2025 ini,” ujar Airlangga usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Airlangga menegaskan paket stimulus ini tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga menciptakan peluang kerja. “Yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program yang terkait dengan andalan pemerintah terkait penyerapan tenaga kerja,” jelasnya.
Magang Fresh Graduate dan Insentif Pajak
Salah satu program yang menjadi sorotan adalah dukungan magang berbayar bagi lulusan perguruan tinggi maksimal satu tahun setelah wisuda. Tujuannya agar dunia pendidikan lebih terhubung dengan kebutuhan industri.
“Jadi mereka nanti akan di link and match kan dan dapat pendapatan. Untuk besarannya nanti kita masih bahas terlebih dahulu,” kata Airlangga.
Selain itu, insentif pajak PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) yang sebelumnya hanya berlaku bagi sektor padat karya akan diperluas ke sektor pariwisata, termasuk perhotelan, restoran, dan katering (horeka).
Bantuan Pangan dan Jaminan Sosial
Program bantuan pangan berupa distribusi beras 10 kilogram juga akan diperpanjang hingga November 2025. Sementara itu, pekerja lepas seperti mitra pengemudi ojek daring akan masuk cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Nah ini kita akan dorong juga. Yang pemerintah kemarin memberikan bantuan untuk 50% bayarnya. Nah ini nanti teknisnya kita sedang siapkan,” ungkap Airlangga.
Program jaminan yang dimaksud mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan kehilangan pekerjaan, dan jaminan kematian.
Perumahan dan Padat Karya
BPJS Ketenagakerjaan juga akan memfasilitasi akses pembiayaan perumahan, renovasi, dan kepemilikan rumah bagi pekerja. Selain itu, pemerintah menyiapkan program padat karya tunai (cash for work) di sektor perhubungan dan perumahan.
“Fasilitasi dari BPJS Ketenagakerjaan untuk fasilitas perumahan, renovasi, dan kepemilikan rumah, dan kita sedang mempersiapkan juga program-program cash for work ataupun kerja padat karya di sektor perhubungan maupun di sektor perumahan,” jelas Airlangga.
Deregulasi Lewat PP 28/2025
Stimulus ekonomi ini juga diperkuat percepatan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang deregulasi yang akan berlaku efektif 5 Oktober 2025.
“Itu akan mulai efektif Oktober (tanggal) 5 dengan fiktif positif OSS. Jadi dengan berbagai kementerian ini sudah ada target waktunya sehingga diharapkan dengan demikian kepastian bagi usaha semakin meningkat,” kata Airlangga.
PP 28/2025 menggantikan PP 5/2021 dan membawa perubahan besar dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko, terutama lewat integrasi sistem Online Single Submission (OSS).
Fleksibilitas Anggaran
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan, pemerintah menyiapkan ruang anggaran fleksibel agar program berjalan optimal.
“Pos anggarannya kan bisa digeser-geser ya. Kita bisa prediksi mana yang enggak terserap sampai akhir tahun, itu akan kita geser ke tempat (pos) yang lebih siap. Tapi kita akan pastikan juga program-program yang bagus, misalnya jalannya (penyerapan anggaran) agak macet, kita akan dorong lebih cepat,” ujarnya.
17 Program Stimulus Ekonomi Pemerintah
8 Program Akselerasi 2025
-
Magang berbayar fresh graduate (maksimal 1 tahun setelah lulus).
-
Perluasan PPh 21 DTP ke sektor pariwisata.
-
Bantuan pangan Oktober–November 2025.
-
Bantuan iuran JKK dan JKM bagi pekerja transportasi daring dan pekerja lepas selama 6 tahun.
-
Program MLT Perumahan BPJS Ketenagakerjaan.
-
Program padat karya tunai (cash for work) di sektor perhubungan dan perumahan.
-
Percepatan deregulasi PP 28/2025.
-
Program perkotaan (pilot project DKI Jakarta) untuk pemukiman dan gig economy.
4 Program Lanjutan 2026
-
Perpanjangan PPh Final 0,5% UMKM hingga 2029.
-
Perpanjangan PPh 21 DTP sektor pariwisata.
-
PPh 21 DTP sektor industri padat karya.
-
Diskon iuran JKK dan JKM untuk BPU.
5 Program Penyerapan Tenaga Kerja
-
Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (target 1 juta pekerja).
-
Kampung Nelayan Merah Putih (target 200 ribu lapangan kerja).
-
Revitalisasi tambak pantura 20 ribu hektar (target 168 ribu pekerja).
-
Modernisasi 1.000 kapal nelayan (target 200 ribu pekerja).
-
Replanting perkebunan rakyat 870 ribu hektar (target 1,6 juta pekerja dalam 2 tahun).
Dengan paket stimulus ini, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi tetap terjaga sekaligus membuka peluang kerja lebih luas.
(*/rel)
