JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Pemerintah menegaskan akan melakukan reformasi besar-besaran terhadap skema penyaluran subsidi setelah hasil analisis menunjukkan masih adanya kelompok masyarakat mampu hingga super kaya yang menikmati subsidi negara. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa usai rapat kerja tertutup bersama Komisi XI DPR RI dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Kamis (4/12/2025).
Purbaya mengatakan, kebocoran subsidi menjadi sorotan serius karena mekanisme existing belum sepenuhnya mampu menyaring penerima berdasarkan tingkat kesejahteraan. Padahal, total pagu subsidi dalam APBN 2025 mencapai Rp498,8 triliun, yang semestinya diprioritaskan bagi masyarakat berpendapatan rendah.
“Kita lihat masih ada orang yang relatif kaya atau kaya, super kaya yang masih mendapat subsidi,” tegas Purbaya.
Ia menjelaskan, sejumlah kendala desain membuat rumah tangga dari kelompok desil 8, 9, dan 10 masih menikmati subsidi energi maupun kompensasi. Temuan inilah yang mendorong pemerintah melakukan redesain mekanisme penyaluran.
“Tadi dalam membahas tentang peningkatan efisiensi penyaluran subsidi, utamanya itu. Jadi kita analisa dan lihat-lihat ternyata ada beberapa kendala dalam hal penyaluran subsidi, dari sisi desainnya juga ada,” katanya.
Purbaya menegaskan pemerintah akan merombak total sistem penyaluran subsidi dalam dua tahun ke depan. Fokusnya ialah mengurangi subsidi untuk kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan mengalihkan alokasi tersebut ke rumah tangga miskin.
“Kita simpulkan dalam dua tahun ke depan kita akan redesign strategi subsidi sehingga betul-betul tepat sasaran. Dan yang kaya sekali mungkin desil 8, 9, 10 subsidi akan dikurangin secara signifikan. Kalau perlu uangnya kita balikin ke yang desil 1, 2, 3, 4 yang lebih miskin,” ujarnya.
Purbaya juga mengungkapkan bahwa dirinya diberi tenggat enam bulan untuk merancang desain awal reformasi subsidi.
“Saya dikasih waktu enam bulan ke depan untuk mendesain itu,” katanya.
Rapat tersebut turut dihadiri CEO BPI Danantara Rosan P. Roeslani serta para petinggi BUMN seperti Dirut PLN Darmawan Prasodjo, Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri, perwakilan MIND ID, dan KAI. Kehadiran mereka mencerminkan bahwa redesain subsidi akan melibatkan seluruh pelaksana utama program subsidi energi.
“Itu perlu desain macam-macam. Karena kita libatkan juga BUMN-BUMN dan Danantara,” ujar Purbaya.
Dalam kesempatan terpisah, Rosan Roeslani menegaskan dukungan Danantara terhadap penyempurnaan skema subsidi, termasuk pada sektor pupuk yang telah mulai disesuaikan dengan harga pasar.
“Contohnya, kami sudah mulai lakukan di pupuk. Yang tadinya kompensasinya itu dalam bentuk cost plus, sekarang kita sesuaikan dengan harga market, sehingga ini memberikan inisiatif kita untuk lebih efisien,” kata Rosan.
Ia menambahkan, kerja sama dengan Kemenkeu berjalan sangat baik, terutama terkait mekanisme pembayaran kompensasi dan subsidi kepada BUMN pelaksana program PSO.
“Dan juga sangat membantu BUMN-BUMN yang sudah memberikan subsidi dan kompensasi dari beberapa Public Service Obligation (PSO) yang memang harus kami laksanakan,” ujarnya.
Sebelumnya, Kemenkeu telah merevisi skema pembayaran kompensasi energi melalui PMK Nomor 73 Tahun 2025, yang mengatur pembayaran kompensasi secara bulanan—70% dibayarkan di awal dan 30% pada bulan ke delapan. Skema baru ini dinilai penting untuk memperkuat arus kas BUMN energi serta meningkatkan akurasi perhitungan kompensasi.
Transformasi desain subsidi ini menjadi langkah penting untuk menutup kebocoran, memperbaiki ketepatan sasaran, serta memastikan belanja negara memberikan manfaat maksimal kepada kelompok masyarakat yang benar-benar berhak. (*/Rel)
