Alat berat digunakan dalam proyek pembangunan tanggul raksasa pengaman pantai (Giant Sea Wall) di kawasan Muara Baru Jakarta, 28 Desember 2017. Tempo/Fakhri Hermansyah
JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Pemerintah pusat mempercepat rencana pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di pesisir utara Pulau Jawa guna menanggulangi ancaman banjir rob dan penurunan permukaan tanah. Presiden Prabowo Subianto menyebut proyek ini akan menjadi prioritas nasional, dengan pembangunan dimulai dari Jakarta dan Semarang, dua wilayah yang selama ini paling terdampak.
Dalam forum International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang digelar di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (12/6/2025), Presiden Prabowo menjelaskan bahwa proyek tanggul laut tersebut dirancang membentang sepanjang 500 kilometer, dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur.
“Khusus untuk Teluk Jakarta, kemungkinan 8 (miliar) sampai 10 miliar dolar (AS). Kalau 8 sampai 10 miliar dolar, saya kira kita sendiri mampu,” ujar Prabowo dalam pidatonya, dikutip dari Antara.
Presiden Prabowo juga sempat menyindir ketidakhadiran Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam forum tersebut. “Di sini ada hadir Gubernur DKI? Tidak? Enggak hadir? Waduh. Coba diselidiki kenapa tidak hadir,” katanya yang disambut tawa hadirin. Namun, ia menegaskan bahwa Pramono telah menyatakan dukungan terhadap proyek ini. “Saya sudah ketemu. Saya sudah kirim utusan, saya dapat jawaban: dukung. Alhamdulillah. Karena APBD-nya DKI sangat besar jadi saya bilang DKI harus urunan. Pemerintah pusat urunan,” ucapnya.
Gubernur Pramono Anung membenarkan bahwa Jakarta telah mendapatkan jatah pembangunan tanggul laut sepanjang 19 kilometer. “Jakarta sebelumnya, di era pemerintahan sebelumnya, dapat bagian 12 kilometer. Kemarin dapat bagian 7 kilometer, sehingga total adalah 19 kilometer,” ujarnya, dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Senin (16/6/2025).
Ia memastikan, Pemprov Jakarta siap mengalokasikan Rp 5 triliun per tahun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk proyek tersebut. “Memang tidak kecil angkanya, tetapi ini project untuk long term. Dan Jakarta tentunya akan mempersiapkan itu,” tambahnya. Pramono berharap APBD Jakarta yang kini berada di angka Rp 91 triliun dapat meningkat menjadi di atas Rp 100 triliun pada 2026, sehingga dapat mengakomodasi pembiayaan proyek tanggul secara berkelanjutan.
Proyek ini juga mencakup pembangunan tanggul sepanjang 20 kilometer di Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa proyek ini akan didukung oleh pembentukan Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa.
“Pak Prabowo menyampaikan di forum International Conference Indonesia. Hari Kamis lalu disampaikan akan dibentuk Badan Otorita khusus untuk menangani tanggul sepanjang Pantura Jawa,” kata Dody di Demak, Minggu (15/6/2025), seperti dilansir Antara.
Ia menambahkan, proyek ini tidak hanya akan bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga menggandeng mitra luar negeri dari sisi pendanaan dan teknologi. “Kita harus akui APBN juga sangat-sangat terbatas. Karenanya, tidak hanya kita perlu ‘partner’ dari sisi pendanaan, tapi juga dari sisi teknologi. Negara-negara besar seperti China atau Belanda itu semua menawarkan modal dan teknologi,” ujarnya.
Gagasan pembangunan giant sea wall sebenarnya telah mencuat sejak Januari 2024. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sebuah seminar nasional mengungkapkan, wilayah Pantura Jawa sangat rentan terhadap banjir rob akibat kombinasi antara penurunan permukaan tanah dan kenaikan permukaan air laut.
“Tentu ini tidak hanya membahayakan kelangsungan ekonomi dan infrastruktur, tapi juga masyarakat,” kata Airlangga saat itu. Ia menyebut, terdapat 70 kawasan industri, 5 kawasan ekonomi khusus, dan hampir 50 juta penduduk yang terancam.
Airlangga mengatakan pembangunan giant sea wall menjadi solusi jangka panjang, dan berdasarkan kajian Kementerian PUPR, biaya yang dibutuhkan mencapai Rp 164 triliun. Belakangan, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa total anggaran bisa mencapai 80 miliar dolar AS atau setara lebih dari Rp 1.296 triliun (kurs Rp 16.200).
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa proyek ini akan tetap berjalan meskipun pemerintah menghadapi keterbatasan fiskal. “Kami harus mencari sumber-sumber pendanaan yang kredibel. Kami ingin memperkuat skema kerja sama pemerintah dan badan usaha.
Investasi harus dihadirkan, dari dalam maupun luar negeri,” ujarnya pada Januari lalu.
Wacana pembangunan tanggul laut raksasa juga menjadi perdebatan publik dalam masa kampanye Pilkada Jakarta 2024. Para calon gubernur sepakat bahwa giant sea wall merupakan bagian dari solusi untuk mencegah Jakarta tenggelam. Pramono saat itu menyatakan, “Maka, dalam jangka panjang, supaya tidak tenggelam, giant sea wall harus terwujud,” ujarnya dalam acara Ideafest 2024 x Liputan6.
Senada, Ridwan Kamil, salah satu calon gubernur lainnya, menilai bahwa proyek ini sangat penting mengingat dampak dari pemanasan global terhadap naiknya permukaan air laut. “Digabung dengan giant sea wall, proyeknya Pak Prabowo tahun ini, itu adalah kombinasi mengatasi Jakarta supaya tidak tenggelam dalam hitungan puluhan tahun ke depan,” katanya.
Pemerintah berencana melakukan pendekatan komprehensif dalam pelaksanaan proyek ini, termasuk mengundang perusahaan asing dari Cina, Jepang, Korea Selatan, Eropa, dan Timur Tengah. “Saya sudah perintahkan suatu tim untuk roadshow, keliling, dan dalam waktu dekat saya akan bentuk otorita,” kata Prabowo, menegaskan kembali komitmennya dalam proyek strategis ini.
Proyek giant sea wall diharapkan tidak hanya menjadi solusi terhadap krisis lingkungan, tetapi juga peluang besar bagi pengembangan infrastruktur pesisir dan ketahanan ekonomi nasional dalam jangka panjang. (*/CHL)
