JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Gagasan untuk mengembalikan Perum Bulog ke masa jayanya di era Orde Baru kembali mencuat. Pemerintah kini tengah mengkaji usulan agar lembaga yang bertanggung jawab menjaga ketahanan pangan nasional itu naik status menjadi setingkat kementerian atau lembaga.
“Nanti kita kaji ya, nanti kita kaji dulu ya,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat ditemui di kediaman Presiden RI Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (12/10/2025) malam.
Menurut Prasetyo, pemerintah menilai Bulog berperan strategis dalam menyerap hasil produksi beras dan menjaga stabilitas pangan nasional. Karena itu, pemerintah berkomitmen memperkuat lembaga tersebut, baik dari sisi kinerja maupun infrastruktur.
“Yang pasti adalah Bulog terus kita perbaiki, dan alhamdulillah kemarin dalam sejarah salah satu pencapaian tertinggi serapan dari Bulog. Minggu lalu juga sudah diputuskan bahwa Bulog diberi tambahan pendanaan, supaya mengantisipasi kalau produksi kita melimpah baik beras maupun jagung supaya bisa diserap,” ujarnya.
Langkah penguatan Bulog itu juga tercermin dari kebijakan terbaru Kementerian Keuangan, yang menambah pendanaan Investasi Pemerintah sebesar Rp5,5 triliun untuk pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP). Penambahan dana itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2025.
Bagi Prasetyo, penguatan Bulog bukan sekadar urusan teknis, tapi bagian dari visi besar Asta Cita Prabowo–Gibran untuk mencapai swasembada pangan.
“Intinya adalah kita betul-betul mari semua kerja keras memastikan yang paling utama adalah pangan dulu. Kalau pangan kita aman, perut aman, selebihnya insyaallah aman,” ujarnya menegaskan.
Warisan dan Usulan DPR
Gagasan peningkatan status Bulog pertama kali disampaikan oleh anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo. Ia menilai, Bulog semestinya tidak hanya menjadi operator logistik, tetapi kembali menjadi lembaga strategis yang independen dalam mengatur stok dan distribusi pangan nasional.
“Harusnya kepala Badan Pangan Nasional dan kepala Bulog itu jadi satu. Kalau perlu dijadikan Kementerian Pangan dan Bulog,” kata Firman, dikutip Tempo, Kamis (10/10/2025).
Firman menilai, status Bulog yang kini berada di bawah Kementerian BUMN membuatnya terhambat birokrasi dalam mengambil keputusan strategis, termasuk saat krisis pangan.
Di masa lalu, Bulog memang pernah berdiri sebagai lembaga yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden Soeharto. Lembaga ini berperan besar dalam menjaga harga beras, menyalurkan bantuan pangan, dan menstabilkan pasokan nasional. Namun, sejak tahun 2003, Bulog resmi berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) di bawah Kementerian BUMN.
Bulog Kini: Antara Kinerja dan Tantangan
Dalam beberapa tahun terakhir, Bulog mencatatkan capaian positif. Serapan gabah petani meningkat signifikan, sementara distribusi beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga.
Pemerintah juga menyiapkan pembangunan 100 gudang baru untuk menampung hasil panen beras yang meningkat pada akhir 2025. Prasetyo menegaskan, perbaikan fasilitas penyimpanan menjadi prioritas utama.
“Tidak secara langsung dilaporkan adanya penurunan kualitas beras, tapi memang gudang-gudang kita dalam kondisi perlu perbaikan. Itu yang jadi fokus Kementan dan Bulog ke depan,” ujarnya.
Tak hanya itu, pemerintah menggandeng TNI-Polri untuk membangun gudang pangan inovatif dan mendorong kebangkitan lumbung pangan desa melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
“TNI-Polri juga diminta buat gudang inovasi dan berkoordinasi dengan Kemendagri agar kepala desa kembali menggalakkan lumbung pangan di tiap wilayah. Kita ingin betul-betul mandiri pangan,” tambahnya.
Menuju Bulog yang Lebih Kuat
Di tengah fluktuasi harga beras dan tantangan global, penguatan Bulog menjadi langkah strategis pemerintah untuk memastikan ketahanan pangan nasional.
Beras Bulog kini semakin diminati masyarakat karena harga terjangkau dan kualitas yang meningkat. Dalam program Gerakan Pangan Murah (GPM) di sejumlah daerah, seperti yang diteliti oleh Suci Wulandari (Universitas Medan Area, 2024), tingkat kepuasan konsumen terhadap beras Bulog mencapai 87,71 persen kategori sangat tinggi.
Ke depan, banyak pihak berharap Bulog tak hanya menjadi penyangga pangan domestik, tetapi juga simbol kedaulatan pangan Indonesia di mata dunia.
“Bulog adalah urat nadi pangan nasional,” ujar seorang pejabat Bulog di kesempatan terpisah. “Jika perut rakyat kenyang, negara pun kuat.” (*/Rel)
