JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Pemerintah memastikan tidak akan tinggal diam menghadapi gelombang protes besar yang melahirkan 17+8 Tuntutan Rakyat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pemerintah akan segera merespons secara konkret dalam waktu dekat.
“Tentu dalam waktu yang dekat ini, pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang dikemukakan itu,” ujar Yusril melalui akun YouTube resminya, Minggu (7/9/2025).
Pemerintah Janji Bersikap Adil
Yusril menekankan, pemerintah akan sungguh-sungguh merespons tuntutan rakyat, mulai dari penindakan terhadap penjarah dan pembakar fasilitas umum hingga aparat yang terbukti melanggar hukum.
“Untuk bidang saya sendiri ada beberapa hal yang dikemukakan dalam tuntutan itu. Antara lain adalah keinginan supaya pemerintah melakukan satu tindakan tegas, tidak saja kepada mereka yang melakukan tindakan anarkis dan melakukan penjarahan, melakukan pembakaran, dan lain-lain selama demonstrasi berlangsung kemarin,” paparnya.
“Tapi juga terhadap aparat penegak hukum di lapangan yang melakukan tindakan-tindakan yang melampaui kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan juga dianggap melakukan pelanggaran HAM,” sambung Yusril.
Menurutnya, penegakan hukum harus transparan dan tidak pandang bulu. “Demonstrasi adalah hak rakyat. Mereka yang menyampaikan aspirasi tidak akan diapa-apakan. Namun, jika ada yang menyalahgunakan kesempatan dengan aksi anarkis, penjarahan, atau perusakan, tentu akan ditindak tegas,” tegas Yusril.
Pemerintah juga menegaskan, proses hukum terhadap siapa pun yang ditangkap tetap menjamin hak-hak dasar. “Penegakan hukum harus terukur dan tidak boleh sewenang-wenang. Keadilan berlaku untuk semua, baik rakyat maupun aparat,” jelasnya.
Yusril mencontohkan kasus anggota Brimob yang menabrak Affan Kurniawan hingga tewas. Anggota tersebut dijatuhi sanksi pemecatan melalui sidang kode etik. “Ini menunjukkan bahwa hukum berlaku bagi siapa pun. Tidak hanya rakyat yang melanggar, tapi juga aparat penegak hukum,” imbuhnya.
Apa Itu 17+8 Tuntutan Rakyat?
17+8 Tuntutan Rakyat merupakan rangkuman aspirasi demonstran yang berlangsung selama sepekan pada akhir Agustus 2025. Tuntutan ini dibagi menjadi dua kategori:
17 Tuntutan Jangka Pendek (Batas waktu: 5 September 2025)
Tugas Presiden
-
Menarik TNI dari pengamanan sipil.
-
Membentuk Tim Investigasi Independen untuk mengusut kasus kekerasan terhadap demonstran.
Tugas DPR
3. Membekukan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR.
4. Mempublikasikan transparansi anggaran DPR.
5. Mendorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang bermasalah.
Tugas Partai Politik
6. Memberi sanksi tegas atau memecat kader DPR yang tidak etis.
7. Mengumumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat.
8. Melibatkan kader dalam dialog publik.
Tugas Polri
9. Membebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
10. Menghentikan kekerasan aparat dan mematuhi SOP.
11. Menindak hukum anggota dan komandan yang melakukan kekerasan.
Tugas TNI
12. Segera kembali ke barak dan menghentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
13. Menegakkan disiplin internal.
14. Menyampaikan komitmen publik untuk tidak memasuki ruang sipil.
Tugas Kementerian Ekonomi
15. Menjamin upah layak.
16. Mengambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal.
17. Membuka dialog dengan serikat buruh terkait upah dan outsourcing.
8 Tuntutan Jangka Panjang (Batas waktu: 31 Agustus 2026)
-
Reformasi DPR besar-besaran, termasuk menghapus fasilitas istimewa.
-
Reformasi partai politik: wajib publikasi laporan keuangan dan pastikan oposisi berfungsi.
-
Reformasi perpajakan: tinjau ulang transfer APBN ke daerah, batalkan pajak yang membebani rakyat.
-
Pemberantasan korupsi: sahkan RUU Perampasan Aset dan perkuat KPK.
-
Reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis.
-
TNI kembali ke barak, cabut mandat TNI di proyek sipil seperti food estate.
-
Perkuat lembaga pengawas seperti Komnas HAM, Ombudsman, dan Kompolnas.
-
Tinjau ulang kebijakan ekonomi: evaluasi proyek strategis nasional, lindungi masyarakat adat, audit BUMN.
Pemerintah kini dituntut membuktikan komitmennya. Dengan batas waktu yang jelas, publik menunggu apakah 17+8 Tuntutan Rakyat benar-benar dijawab dengan langkah nyata.
(*/rel)
