JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Pemerintah Indonesia menegaskan belum membuka peluang menerima bantuan internasional untuk penanganan banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Sikap itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada Kamis, 4 Desember 2025.
Prasetyo mengatakan perhatian dari negara-negara sahabat sudah berdatangan sejak awal bencana, namun pemerintah menilai penanganan darurat masih dapat ditangani menggunakan kapasitas nasional.
“Untuk sementara ini belum (membuka peluang bantuan luar negeri). Meskipun kami mewakili Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan terima kasih karena banyak sekali atensi dari negara-negara sahabat,” kata Prasetyo, dikutip dari disway.id.
Ia memastikan seluruh operasi tanggap darurat mulai dari evakuasi, penyediaan hunian sementara, distribusi logistik, hingga pemulihan akses jalan masih bisa dijalankan dengan sumber daya dalam negeri.
“Kita merasa bahwa pemerintah, dalam hal ini kita semua, masih mampu mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi,” ucapnya.
Prasetyo menegaskan pemerintah memiliki Dana Siap Pakai (DSP) dalam APBN untuk kebutuhan tanggap darurat. Hingga dua hari sebelum pernyataannya, DSP yang tersedia berada di kisaran Rp500 miliar.
“Kalau sampai terakhir, kurang lebih dua hari yang lalu masih di kisaran Rp500 miliar sekian,” kata Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).
Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto telah memberikan mandat agar DSP ditambah apabila kebutuhan di lapangan meningkat.
“Bapak Presiden sudah memberikan instruksi secara langsung, apabila Dana Siap Pakai secara jumlah nominal itu perlu dilakukan penambahan, maka akan dilakukan penambahan,” ujarnya.
Dana tersebut digunakan untuk operasi penyelamatan, penyediaan logistik dasar, perbaikan infrastruktur prioritas, serta pemulihan layanan publik di tiga provinsi terdampak.
Pemerintah juga memastikan ketersediaan logistik nasional dalam kondisi terkendali. Koordinasi dengan Pertamina dilakukan untuk menjamin distribusi BBM ke wilayah bencana tetap berjalan, termasuk opsi pengiriman lewat udara jika jalur darat terhambat.
Selain memaksimalkan stok nasional, pemerintah terus melakukan pemantauan melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga serta TNI–Polri dan pemerintah daerah.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan penggunaan DSP sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo agar penanggulangan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar diperlakukan sebagai prioritas nasional.
“Bapak Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total,” ujar Pratikno dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Ia menambahkan bahwa seluruh kementerian dan lembaga diminta bekerja ekstra responsif, terutama dalam penyelamatan korban, pengiriman bantuan, dan perbaikan fasilitas publik.
“Artinya terus dilakukan penanganan nasional dengan mengerahkan sumber daya maksimal pemerintah pusat dari seluruh kementerian dan lembaga,” tegasnya.
Berdasarkan informasi resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pendanaan penanggulangan bencana terbagi dalam tiga kategori:
-
Dana kontinjensi — untuk kesiapsiagaan pada tahap prabencana.
-
Dana Siap Pakai (DSP) — digunakan pada masa tanggap darurat dan harus tersedia setiap saat. DSP disalurkan cepat untuk evakuasi, logistik, serta pemulihan awal.
-
Dana bantuan sosial berpola hibah — dimanfaatkan pada tahap pascabencana untuk pemulihan jangka panjang.
Dengan kapasitas nasional yang masih memadai serta dukungan pendanaan yang siap digelontorkan, pemerintah memastikan penanganan bencana di tiga provinsi Sumatra tetap berjalan tanpa bergantung pada bantuan internasional. (*/Rel)
