JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan partainya tengah mengkaji secara serius usulan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Kajian dilakukan dengan mempertimbangkan aspirasi publik dan prinsip konstitusi yang mengatur pelaksanaan pemilu secara demokratis.
“PDIP terus melakukan kajian-kajian. Pada prinsipnya, sistem selalu mengandung plus-minusnya. Kita mencari mana yang membawa manfaat bagi rakyat,” ujar Hasto saat menjawab pertanyaan wartawan di Bandung, Jawa Barat, Minggu (7/12/2025).
Hasto menjelaskan, partainya ingin memastikan bahwa model pemilihan kepala daerah baik langsung oleh rakyat maupun melalui DPRD harus mampu memperkuat demokrasi sekaligus memberikan legitimasi yang kuat bagi pemimpin daerah.
Menurutnya, yang terpenting bukan semata-mata soal mekanisme pemilihan, melainkan kualitas kepemimpinan yang dihasilkan.
“Yang terpenting adalah kepala-kepala daerah mampu menghasilkan keputusan politik untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan berbagai bentuk ketidakadilan,” tuturnya.
Pertimbangkan Konstitusi dan Harapan Publik
Hasto menekankan, kajian internal PDIP akan turut mempertimbangkan amanat konstitusi terkait pemilihan kepala daerah secara demokratis. Ia menyebut, aspek kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat juga menjadi poin penting.
“Suasana kebatinan ketika konstitusi mengamanatkan bahwa kepala daerah-wakil kepala daerah itu dipilih secara demokratis melalui suatu pemilu yang jurdil, inilah yang kemudian kita akan buka bersama. Yang terpenting adalah kemanfaatan bagi peningkatan kualitas demokrasi itu,” jelasnya.
PDIP akan membahas sikap resmi partai dalam rapat kerja nasional (Rakernas) pada awal tahun depan.
“Sikap dari PDIP nanti akan kami bahas di dalam rapat kerja nasional yang akan kami selenggarakan pada awal tahun depan,” kata Hasto.
Pahami Usulan Pemilihan via DPRD
Hasto juga menyatakan pihaknya memahami alasan munculnya wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Usulan tersebut sebelumnya disampaikan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dan mendapat tanggapan dari Presiden Prabowo Subianto.
“Kita juga tidak menutup mata apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu akibat pemilihan secara langsung menimbulkan beban biaya yang begitu besar… yang menyebabkan banyak kepala daerah terjebak persoalan terkait korupsi,” kata Hasto.
Menurutnya, tingginya biaya politik dalam pilkada langsung menjadi salah satu argumen kuat yang perlu dikaji secara objektif.
“Ini suatu alasan yang kami tangkap. Tentu saja ini semua akan kami kaji di dalam rapat kerja nasional yang akan datang,” tambahnya.
Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali mengemuka setelah Bahlil Lahadalia menyampaikan gagasan itu pada peringatan HUT ke-61 Partai Golkar, Jumat (5/12), di Istora Senayan, Jakarta.
“Kalau bisa Pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro-kontra, tetapi setelah kami mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten/kota supaya tidak lagi pusing-pusing,” ujar Bahlil.
Presiden Prabowo Subianto yang hadir dalam acara itu menilai gagasan tersebut patut dipertimbangkan, terutama untuk menekan tingginya biaya politik.
“Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, mengapa enggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai,” ucap Prabowo.
Dengan berbagai pandangan dan pertimbangan itu, wacana perubahan mekanisme pilkada diprediksi akan menjadi salah satu isu politik utama yang dibahas sepanjang tahun mendatang. PDIP memastikan sikap resminya akan diumumkan setelah kajian matang dirumuskan dalam Rakernas. (*/Rel)
