JAKARTA. ALINIANEWS.COM — Dinamika politik nasional mulai memanas meski tahun baru berjalan sebulan. Kemunculan dua partai baru, Partai Gema Bangsa dan Partai Gerakan Rakyat, menandai mulai bergeraknya mesin politik menuju Pemilu 2029. Menariknya, kedua partai ini lahir dengan arah politik yang kontras.
Partai Gema Bangsa secara terbuka menyatakan diri sebagai pendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sementara Partai Gerakan Rakyat justru menempatkan Anies Baswedan sebagai figur yang didorong menjadi penantang Prabowo di Pilpres mendatang.
Gema Bangsa Dideklarasikan, Tegak Lurus Dukung Prabowo
Partai Gema Bangsa resmi dideklarasikan di Jakarta Convention Center (JCC) pada Sabtu (17/1/2026). Ahmad Rofiq dipercaya sebagai ketua umum, dengan Muhammad Sopiyan sebagai sekretaris jenderal.
Sejumlah tokoh nasional turut hadir dalam deklarasi tersebut, di antaranya mantan Menteri ESDM Sudirman Said, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, serta perwakilan partai koalisi pemerintah seperti NasDem, Demokrat, dan PKS.
Dalam deklarasinya, Gema Bangsa menegaskan diri sebagai partai yang akan tegak lurus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk untuk kontestasi politik ke depan.
Gerakan Rakyat Usung Anies, Meski Tak Masuk Struktur
Sehari berselang, Minggu (18/1/2026), giliran Partai Gerakan Rakyat yang mendeklarasikan diri di Hotel Aryaduta, Jakarta. Partai berlambang kentongan ini menunjuk Sahrin Hamid sebagai ketua umum.
Meski tidak masuk dalam struktur kepengurusan, Anies Baswedan ditetapkan sebagai anggota kehormatan. Warna oranye yang mendominasi identitas partai pun memperkuat kesan kedekatan dengan eks Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Sahrin menegaskan, pendirian partai ini merupakan bentuk ikhtiar politik untuk menghadirkan wadah perjuangan yang berpihak pada rakyat.
“Deklarasi Partai Gerakan Rakyat adalah bagian dari ikhtiar menghadirkan alat perjuangan politik yang berpihak pada kepentingan rakyat,” ujar Sahrin.
Analis: Partai Baru Kejar Efek Ekor Jas Tokoh
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan, menilai kemunculan partai-partai baru ini tak lepas dari upaya memanfaatkan efek elektoral tokoh besar.
Menurutnya, Partai Gerakan Rakyat jelas mengandalkan popularitas Anies Baswedan untuk mendongkrak elektabilitas.
“Dan saya kira itu pertimbangan yang secara politik masuk akal. Anies terbukti bisa membantu partai yang mendukungnya pada 2024 lalu tetap bertahan di parlemen, bahkan meningkatkan perolehan suara,” ujar Djayadi, dikutip dari Kompas.com, Rabu (21/1/2026).
Ia mencontohkan Partai NasDem yang tetap bertahan di Senayan meski mengusung Anies—figur yang secara ideologis berbeda dari basis awal pemilih NasDem.
“NasDem yang sebelumnya dekat dengan PDIP dan pendukung Ahok, kemudian mengusung Anies yang dipersepsikan sebagai figur kanan. Tapi ternyata itu tidak membuat NasDem rontok,” katanya.
Menurut Djayadi, hal itu menjadi bukti bahwa Anies memiliki daya tarik elektoral yang kuat.
“Jadi cukup masuk akal kalau Gerakan Rakyat mau mencalonkan kembali Anies. Dan cukup masuk akal juga kalau mereka berharap bisa masuk parlemen,” tambahnya.
Putusan MK Jadi Celah Partai Baru
Selain faktor tokoh, Djayadi menilai kemunculan partai baru juga tak lepas dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas parlemen.
Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXII/2023, MK menyatakan ambang batas parlemen 4 persen tidak memiliki dasar rasional yang kuat dan meminta pembentuk undang-undang meninjau ulang ketentuan tersebut.
“Peluang kedua, ada harapan partai-partai baru itu bisa masuk Senayan karena ada keputusan MK soal parliamentary threshold,” ujar Djayadi.
Ia memperkirakan ambang batas bisa turun menjadi 3–3,5 persen, membuka peluang bagi partai kecil untuk lolos ke parlemen.
Partai-partai nonparlemen seperti PSI, Gelora, hingga Prima yang kini berada di lingkaran koalisi pemerintahan dinilai akan mendorong penurunan ambang batas tersebut.
“Ada aspirasi agar parliamentary threshold itu diturunkan, tentu dengan dalih rasionalitas seperti yang diminta MK,” katanya.
Gerakan Politik Menuju 2029
Dari sisi lain, kemunculan partai baru juga menunjukkan tren pembentukan kendaraan politik bagi tokoh yang belum memiliki partai sendiri.
Djayadi menilai langkah Gerakan Rakyat sangat mirip dengan strategi Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, yang mendirikan Partai Demokrat pada 2004 sebagai kendaraan politik menuju Pilpres.
“Pak SBY tahun 2004 mendirikan Partai Demokrat memang salah satu tujuannya untuk maju sebagai presiden,” ujarnya.
Hal ini sejalan dengan putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ambang batas pencalonan presiden berbasis kursi parlemen.
Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai keputusan MK tersebut menjadi peluang besar bagi tokoh-tokoh seperti Anies.
“Ini ibarat peluang emas yang harus dimanfaatkan untuk bisa maju sebagai capres 2029,” kata Ujang.
Dengan dinamika tersebut, kemunculan partai-partai baru dinilai bukan sekadar fenomena politik biasa, melainkan sinyal awal pertarungan menuju Pilpres 2029 yang kian mengeras sejak dini. (*/Rel)
