ALINIANEWS.COM (Tangerang) – Keberadaan struktur sepanjang 30 kilometer yang disebut sebagai “pagar laut misterius” di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, telah memicu kehebohan.
Struktur ini dilaporkan mencaplok wilayah pesisir di 16 desa di enam kecamatan, mengganggu aktivitas 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya ikan di sekitar kawasan tersebut. Namun, hingga kini, tidak ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas pembangunan struktur tersebut.
Menurut CNN Indonesia (9/1/2025), keberadaan pagar ini pertama kali mencuat setelah laporan masyarakat menyebutkan bahwa struktur tersebut menyulitkan nelayan mencari ikan. Menanggapi isu ini, sejumlah pejabat pemerintah pusat, termasuk Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, mengaku baru mendengar informasi ini.
“Pemagaran laut dipasang? Saya belum tahu, saya belum temukan. Aku belum cek,” kata Nusron saat ditemui di Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK).
Senada, Menteri Koordinator IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Kepala Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan juga menyatakan ketidaktahuan mereka soal keberadaan pagar tersebut.
“Nanti akan saya pelajari dulu ya, sebelum saya bisa berkomentar,” ujar AHY singkat.
Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akhirnya menyegel struktur ini pada Kamis malam (9/1/2025).
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Pung Nugroho Saksono, menyatakan bahwa penyegelan dilakukan atas perintah Presiden Prabowo Subianto dan arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.
“Pak Presiden sudah menginstruksikan. Saya pun tadi pagi diperintahkan Pak Menteri langsung untuk melakukan penyegelan. Negara tidak boleh kalah. Kami hadir di sini untuk melakukan penyegelan karena sudah meresahkan masyarakat, sudah viral,” ujar Pung, dikutip Antara (9/1/2025).
Pung menjelaskan bahwa struktur ini diduga tidak memiliki izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan mengganggu aktivitas nelayan. “Kami cek di KKP, tidak ada PKKPRL-nya, jadi perizinannya tidak ada,” tegasnya.
Namun, polemik ini berlanjut dengan klarifikasi dari Agung Sedayu Group. Dalam pernyataan resmi yang dikutip CNBC Indonesia (10/1/2025), pihaknya menegaskan bahwa informasi terkait “pagar laut” tidak benar.
“Berdasarkan hasil pengecekan langsung di lapangan, ternyata yang ada hanyalah tanggul laut sederhana yang terbuat dari bambu,” tulis Agung Sedayu Group.
Mereka menyebut bahwa tanggul tersebut adalah inisiatif masyarakat setempat untuk memecah ombak, mengurangi abrasi, dan dimanfaatkan sebagai tambak ikan untuk keberlanjutan ekonomi. Tanggul itu dipasang sekitar 500 meter dari garis pantai dan tidak mengganggu nelayan yang mencari ikan di tengah laut.
Sebaliknya, pihak Agung Sedayu Group menyatakan bahwa bagan apung yang banyak dipasang di tengah laut justru menjadi kendala bagi nelayan. “Bagan-bagan apung tersebut belum mendapat perhatian serius dari pemerintah untuk ditertibkan,” tegasnya.
Agung Sedayu Group juga meminta pemerintah dan media meluruskan informasi yang tidak sesuai fakta. “Menghindari penyebaran berita yang tidak akurat dan cenderung mencari sensasi tanpa dasar yang jelas, membuat permainan kata-kata ‘pagar laut’ seolah-olah terjadi pemagaran laut atau pengambilalihan wilayah laut, yang secara logika tidak mungkin dilakukan,” tulis mereka.
