Gedung KPK di Jakarta
MEDAN, ALINIANEWS.COM— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang mengguncang Sumatera Utara. OTT yang digelar Jumat (27/6/2025) ini menyasar dugaan praktik korupsi pada proyek pembangunan dan preservasi jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Sumut.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya OTT di Medan. “Benar,” jawabnya singkat saat dikonfirmasi awak media.
Ini menjadi operasi senyap kedua KPK sepanjang tahun 2025. Sebelumnya, lembaga antirasuah ini melaksanakan OTT di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, pada Maret lalu dengan latar kasus serupa.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa operasi kali ini mengungkap dua kluster penerimaan uang haram dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam proyek pembangunan jalan. “Jadi sejauh ini ada dua kluster penerimaan. Tentu nanti akan dijelaskan konstruksi perkaranya secara utuh,” ujar Budi, Sabtu (28/6/2025).
6 Orang Diamankan, Termasuk ASN dan Swasta
Dari OTT tersebut, enam orang diamankan dan telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif. “Pihak-pihak yang diamankan terdiri dari aparatur sipil negara dan pihak swasta,” ujar Budi.
KPK kini berpacu dengan waktu untuk menentukan status hukum keenam orang tersebut dalam kurun waktu 1×24 jam. Konferensi pers resmi dijadwalkan akan digelar Sabtu siang untuk menjelaskan lebih lanjut siapa saja pihak yang terlibat, serta kronologi dugaan suap yang terjadi.
Kantor Kontraktor Disegel, Proyek Jalan di Sumut Disorot
Menariknya, pada hari yang sama, tim KPK juga menyegel kantor salah satu perusahaan konstruksi ternama di Padangsidimpuan, Tapanuli Selatan, yakni PT DNG. Perusahaan tersebut diketahui bergerak di bidang pembangunan infrastruktur dan kerap menangani proyek berskala besar, termasuk proyek pembangunan jalan Simpang Pagur–Banjar Lancat.
Penyegelan kantor ini menguatkan dugaan bahwa jaringan korupsi proyek jalan melibatkan pihak penyedia jasa konstruksi yang memiliki pengaruh besar di kawasan Sumatera Utara.
Publik kini menantikan penjelasan resmi dari KPK terkait siapa saja aktor utama di balik skandal ini dan bagaimana pola korupsi di sektor infrastruktur kembali terjadi, meski pengawasan ketat telah berkali-kali digaungkan.
OTT ini sekaligus menjadi alarm keras bahwa praktik suap dan permainan kotor proyek jalan masih marak terjadi, bahkan dalam program pembangunan vital yang seharusnya menjadi wajah pelayanan publik.
KPK dijadwalkan memberikan keterangan resmi pada Sabtu siang (28/6/2025). (*/rel)
