Negara Tak Boleh Absen: Alarm Ketahanan Pangan dari Pasar Induk Kramat Jati
Jakarta, 22 Januari 2026 – Pagi ini, langkah Drs. H. Marlis, MM menyusuri lorong-lorong Pasar Induk Kramat Jati bukan sekadar rutinitas bisnis. Dari pasar buah terbesar di Indonesia inilah, sebuah alarm serius tentang masa depan ketahanan pangan nasional mulai dibunyikan.
Sebagai Pemilik 7 Dapur MBG (SPPG) di Sumatera Barat, Marlis turun langsung melakukan hunting dan survei harga buah untuk memastikan keberlanjutan pasokan pangan berkualitas bagi SPPG. Pasar Induk Kramat Jati dipilih karena posisinya sebagai barometer utama distribusi buah dan pangan nasional.
Dari satu kios ke kios lain, dialog dilakukan secara terbuka dengan para pedagang. Harga, kualitas, hingga ketersediaan buah dikaji langsung di lapangan. Namun temuan di pusat distribusi nasional ini justru memperkuat kegelisahan: pasokan buah berkualitas semakin sulit didapat, bukan hanya di daerah, tetapi juga di jantung pasar nasional.
“Tingginya kebutuhan pangan harian untuk SPPG di seluruh Indonesia telah memberi tekanan besar pada rantai pasok. Ini bukan persoalan lokal, ini persoalan nasional,” ungkap Marlis di sela-sela diskusi dengan pedagang.
Kegelisahan tersebut kian menguat mengingat Marlis juga menjabat sebagai Ketua DPW HMD Gemas Provinsi Sumatera Barat. Ia menilai, jika kondisi ini dibiarkan tanpa intervensi kebijakan yang serius, maka kelangkaan bahan pangan—khususnya buah—berpotensi terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Menurutnya, negara tidak boleh menyerahkan urusan pangan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Dibutuhkan langkah strategis dari hulu, dengan melibatkan desa sebagai basis utama produksi pangan nasional.
Marlis menyerukan lahirnya gerakan nasional berbasis desa, di mana masyarakat di seluruh Indonesia didorong untuk menanam dan mengembangkan komoditas pangan lokal secara massal. Untuk buah-buahan, komoditas seperti jeruk, pisang, lengkeng, stroberi, markisa, dan berbagai buah lokal lainnya dinilai sangat potensial untuk menopang kebutuhan SPPG secara berkelanjutan.
Namun seruan itu tidak berhenti pada sektor buah semata. Ia menegaskan bahwa penguatan pangan nasional harus mencakup komoditas strategis lainnya, yakni peternakan, perikanan, dan hortikultura (sayuran) sebagai kebutuhan pokok harian SPPG.
“Jika desa-desa diberdayakan secara terencana untuk peternakan, perikanan, dan hortikultura, maka SPPG tidak akan bergantung pada pasokan pasar besar. Desa akan menjadi produsen, bukan sekadar konsumen,” tegasnya.
Lebih jauh, Marlis mendorong Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia agar menjadikan tantangan ini sebagai peluang kebijakan strategis. Ia menilai, penguatan produksi pangan lokal harus masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dikaitkan langsung dengan kebutuhan riil masyarakat dan program nasional seperti SPPG.
Sebagai contoh konkret, Marlis menyoroti langkah progresif Bupati muda Annisa Suci Ramadhani, Bupati Dharmasraya, yang baru-baru ini meluncurkan program OVOP (One Village One Product). Program tersebut dinilai sebagai terobosan visioner yang mendorong setiap desa fokus mengembangkan satu produk unggulan berbasis potensi lokal—baik di sektor pertanian, peternakan, perikanan, maupun hortikultura.
“OVOP adalah bukti bahwa kepala daerah bisa hadir dengan kebijakan nyata. Jika langkah ini direplikasi secara nasional, maka ketahanan pangan tidak lagi menjadi wacana, tetapi gerakan,” ujarnya.
Dari Pasar Induk Kramat Jati, pesan itu kini menguat: ketahanan pangan nasional tidak bisa ditunda dan tidak boleh absen dari kebijakan negara. Pasar telah memberi sinyal, desa harus bergerak, dan negara wajib hadir—sebelum krisis benar-benar menjadi kenyataan. (*/ Redaksi )
