JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan sikap resmi dengan mengutuk serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang terjadi pada Sabtu (28/2). Dalam serangan roket tersebut, pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, hingga anak cucunya dilaporkan menjadi salah satu korban tewas.
Dalam Tausiyah MUI Nomor: Kep-28/DP-MUI/III/2026 yang diteken Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekjen MUI Amirsyah Tambunan, MUI menilai serangan tersebut sebagai pelanggaran atas kedaulatan negara dan bertentangan dengan konstitusi Indonesia.
“MUI mengutuk serangan Israel yang didukung Amerika, karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan UUD 1945, yaitu ‘ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” tulis MUI dalam keterangannya, Minggu (1/3).
MUI juga mengkritik keberadaan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) yang digagas Presiden AS Donald Trump untuk menangani persoalan Gaza dan stabilitas Timur Tengah. Indonesia diketahui tergabung dalam forum tersebut.
Menurut MUI, langkah AS yang berkolaborasi dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam menyerang Iran menimbulkan tanda tanya besar terhadap komitmen BoP.
MUI mempertanyakan apakah BoP benar-benar diarahkan untuk menciptakan perdamaian yang adil atau justru memperkuat arsitektur keamanan yang timpang dan mengubur kemerdekaan Palestina. Dalam pernyataannya, MUI menilai terdapat dugaan motif strategis untuk melemahkan posisi Iran di kawasan sekaligus membatasi dukungan Iran terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.
“Untuk itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan perdamaian sejati di Palestina,” demikian pernyataan dalam Tausiyah tersebut.
MUI menilai kolaborasi Trump dan Netanyahu telah memicu perang regional yang melibatkan berbagai kekuatan, baik secara langsung maupun melalui proksi. Serangan balasan antara dua kubu dinilai sebagai eskalasi serius yang berpotensi memperluas konflik di Timur Tengah.
“Karena itu, untuk menghindari eskalasi yang lebih luas Amerika dan Israel harus menghentikan serangan ke Iran karena itu bertentangan dengan Pasal 2 Deklarasi PBB,” kata MUI.
Selain mendesak penghentian serangan, MUI juga meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) segera mengambil langkah maksimal untuk menghentikan perang serta menegakkan hukum internasional.
“MUI menyerukan kepada PBB dan OKI untuk langkah-langkah maksimal menghentikan perang dan menghormati hukum internasional. MUI berkeyakinan bahwa perang akan mendatangkan kemudhorotan global,” kata MUI.
MUI juga mengajak umat Islam di berbagai belahan dunia untuk terus melaksanakan qunut nazilah dan berdoa bagi keselamatan umat Muslim yang mengalami kesulitan dan penindasan.
Di tengah situasi tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan kesiapan Indonesia untuk memfasilitasi dialog demi meredakan ketegangan di kawasan. Bahkan, Prabowo disebut siap bertolak ke Teheran jika disetujui kedua belah pihak.
“Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi,” dikutip dari akun X @Kemlu_RI, Sabtu (28/2).
Tawaran tersebut disambut positif oleh pihak Iran. Dalam pernyataan resmi Kedutaan Besar Iran di Jakarta, mereka menyampaikan apresiasi atas dukungan Indonesia sekaligus meminta sikap tegas terhadap tindakan AS dan Israel.
“Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Indonesia, dengan menyampaikan apresiasi atas dukungan konsisten Pemerintah dan rakyat Indonesia serta menyambut kesiapan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan mediasi dalam konflik ini, menegaskan pentingnya pengambilan sikap yang tegas oleh para pejabat Indonesia dalam mengutuk agresi dan kejahatan Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel,” demikian rilis resmi Kedubes Iran.
Terkait posisi Indonesia di BoP, Prabowo sebelumnya membuka peluang untuk mengevaluasi keanggotaan Indonesia apabila forum tersebut tidak mampu mewujudkan tujuan utama perdamaian di Gaza dan Palestina.
Hal senada disampaikan Menteri Luar Negeri RI Sugiono.
“Ya kalau memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, pertama situasi damai di Gaza sekarang pada khususnya, kemudian situasi damai di Palestina pada umumnya dan akhirnya nanti adalah kemerdekaan dan kedaulatan Palestina, dan saya kira itu trajektori yang kita ingin capai yang kita lihat saya kira koridor-koridornya ada di situ,” kata Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, 3 Februari lalu. (*/Rel)
