JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai Indonesia perlu segera membentuk satu otoritas tunggal yang memiliki mandat lintas sektor untuk menangani krisis iklim dan mempercepat transisi energi. Menurutnya, langkah ini penting agar kebijakan terkait dapat berjalan lebih terpadu, efektif, dan diakui dunia internasional.
“Langkah ini penting agar Indonesia memiliki instant credibility di mata dunia untuk serius menghadapi dampak krisis iklim sekaligus membuka peluang ekonomi dan pembiayaan baru dari investasi maupun komitmen global menghadapi perubahan iklim,” ujar Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Senin (13/10/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Eddy dalam acara “Climate Action 101 Talkshow: From Crisis to Opportunity – Indonesia’s Path to Sustainable Growth” yang digelar The Habibie Center di Jakarta Convention Center. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian Indonesia International Sustainability Forum (IISF).
Perlu Otoritas Tunggal dan Koordinasi Lintas Sektor
Eddy menilai, kehadiran lembaga khusus atau bahkan kementerian baru diperlukan karena dampak perubahan iklim semakin nyata dirasakan di Indonesia.
“Mulai dari anomali iklim, banjir besar yang terjadi di berbagai tempat, indeks kualitas udara yang buruk hingga masalah sampah. Di sisi lain, upaya percepatan transisi energi belum memaksimalkan potensi energi terbarukan di Indonesia,” jelasnya.
Menurutnya, pengelolaan energi dan penanganan perubahan iklim masih menghadapi tantangan besar di tingkat kebijakan. Ia menyebut tiga masalah utama yang harus segera dibenahi, yakni policy coordination, policy clarity, dan policy consistency.
“Untuk masuk ke sektor karbon, pelaku usaha harus berurusan dengan empat kementerian koordinator dan dua belas kementerian teknis. Oleh karena itu perlu upaya khusus untuk menjadi pemimpin global di bidang climate, sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo,” tegas Legislator Fraksi PAN itu.
Usulan Pembentukan Kementerian Khusus
Doktor Ilmu Politik UI tersebut mengusulkan pembentukan lembaga khusus atau bahkan kementerian yang fokus pada koordinasi kebijakan ekonomi karbon dan pengelolaan perubahan iklim. Menurutnya, keberadaan kementerian ini akan menjadi simbol keseriusan Indonesia dalam menghadapi era krisis iklim, bukan sekadar isu perubahan iklim semata.
“Kita sudah melewati fase climate change dan kini memasuki climate crisis yang menuntut penanganan darurat dan sistematis serta yang paling utama adalah menjadi prioritas,” ucap Eddy.
Ia menambahkan, kementerian khusus tersebut diharapkan mampu menjembatani kebijakan lintas sektor yang selama ini terfragmentasi. Dengan satu payung kelembagaan yang kuat, Indonesia dapat lebih cepat mengambil keputusan strategis dan mempercepat transformasi menuju ekonomi hijau.
Dorongan Percepatan Regulasi
Selain pembentukan lembaga khusus, Eddy juga menyoroti pentingnya percepatan regulasi yang mendukung transisi energi nasional. Ia menyebut DPR dan pemerintah tengah membahas empat rancangan undang-undang penting, yakni RUU Energi Terbarukan, RUU Ketenagalistrikan, RUU Migas, dan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim.
Untuk RUU Pengelolaan Perubahan Iklim yang merupakan inisiatif Fraksi PAN DPR RI, Eddy menyebut sudah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026 dan diharapkan rampung tahun depan.
“Dengan regulasi yang jelas dan koordinasi yang kuat, Indonesia bisa mempercepat transisi energi sekaligus memperkuat komitmen global terhadap penanganan krisis iklim,” ujarnya.
Indonesia Siap Pimpin Transformasi Energi Bersih
Eddy menegaskan, Indonesia memiliki semua modal untuk memimpin transformasi energi bersih secara global—mulai dari potensi sumber daya, komitmen politik, hingga dukungan masyarakat internasional. Namun semua itu, katanya, harus diiringi oleh kebijakan yang terintegrasi di bawah satu lembaga yang kuat.
“Krisis iklim bukan lagi isu lingkungan, melainkan isu eksistensial bangsa. Kita butuh kementerian yang mampu menjembatani kebijakan lintas sektor agar Indonesia tidak hanya bertahan, tapi juga memimpin dalam ekonomi hijau,” tutur Eddy menutup pernyataannya. (*/REL)
