JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta tercatat sebagai instansi dengan nilai tertinggi dalam temuan kelebihan pembayaran pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pelumas pada delapan SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil audit BPK tahun anggaran 2024, total kelebihan pembayaran pada Badan Penghubung mencapai Rp213.944.100,00, dari total keseluruhan Rp557.224.770,00 yang tersebar di delapan satuan kerja.
Temuan ini berasal dari pemeriksaan terhadap laporan realisasi anggaran belanja BBM yang seharusnya digunakan untuk kendaraan dinas operasional dan perjalanan dinas. Dalam praktiknya, BPK menemukan adanya dugaan penyimpangan berupa perbedaan dan ketidaksesuaian pada struk atau nota pembelian BBM yang dilampirkan sebagai bukti pertanggungjawaban.
Pemeriksaan dilakukan terhadap 26 SPBU di wilayah Sumatera Barat dan 4 SPBU di DKI Jakarta. Hasilnya menunjukkan adanya perbedaan format, nomor SPBU, harga BBM, serta tanggal pembelian yang tidak sinkron. Selain itu, ditemukan juga adanya duplikasi struk dengan nomor receipt berbeda namun menggunakan tanggal yang sama.
Badan Penghubung berada di peringkat tertinggi dalam daftar delapan instansi yang tercatat melakukan kelebihan pembayaran. Di bawahnya terdapat Sekretariat Daerah sebesar Rp24.998.200,00, Sekretariat DPRD sebesar Rp3.823.250,00, Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp17.919.000,00, Dinas Pendidikan Rp42.447.400,00, Dinas Kehutanan Rp104.277.369,00, Bapenda Rp121.959.451,00, dan BMCKTR sebesar Rp28.503.700,00.
BPK mencatat bahwa banyak bukti pembelian yang tidak dapat diverifikasi keasliannya karena pihak SKPD tidak melakukan konfirmasi langsung ke SPBU. Nota yang disampaikan kepada bendahara pengeluaran pun disebutkan tidak sesuai dengan data SPBU terkait.
Kelebihan pembayaran tersebut terjadi di delapan SKPD, namun Badan Penghubung mencatat nilai paling besar dibanding instansi lainnya.
Temuan ini memperkuat kekhawatiran publik atas lemahnya tata kelola keuangan dinas luar daerah, terutama di lingkungan perwakilan daerah seperti Badan Penghubung. Lembaga pengawasan dan pihak berwenang diharapkan segera menindaklanjuti temuan ini untuk mencegah kerugian negara yang lebih besar serta menegakkan akuntabilitas penggunaan dana publik.
Menanggapi temuan tersebut, Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat, Aschari Cahyaditama S.STP, M.Soc.Sc, Ph.D, menyatakan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti arahan BPK. “Kami sudah menyelesaikan sesuai arahan dari BPK untuk memberikan sanksi secara tertulis dan lisan kepada PPTK dan para driver, kemudian untuk menyetorkan pengembalian sesuai kelebihan yang disampaikan oleh BPK ke Kas Daerah,” jelasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa penyelesaian tindak lanjut baru dapat dilaksanakan bulan ini karena saat pertemuan dengan BPK pada Mei lalu di Padang, tidak disampaikan adanya informasi lanjutan mengenai penyelesaian. Terkait dugaan penyimpangan, pihaknya memberikan klarifikasi atas mekanisme penggunaan BBM di internal lembaga.
“Terkait pemakaian BBM itu, mekanisme yang kami lakukan adalah permintaan dari bendahara, selanjutnya disalurkan kepada driver yang bertugas. Setelah bertugas, driver menyerahkan bon yang diterima langsung dari Pertamina kepada kami,” ungkap Aschari. Ia menambahkan bahwa pihaknya telah memanggil dan menginterogasi seluruh driver satu per satu, dan semua menyatakan menerima struk dari SPBU resmi Pertamina.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa klarifikasi juga akan dilakukan kepada pihak Pertamina setelah berkas SPJ dan administrasi yang diperiksa dikembalikan oleh BPK di Jakarta. “Driver tidak pernah menerima struk atau bon BBM dari pihak manapun selain dari Pertamina tempat pengisian bahan bakar,” tegas Aschari. (Sumber: LHP BPK RI 2024)
