JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Gaya komunikasi politik Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menuai sorotan dari Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun. Politikus Partai Golkar itu menilai Purbaya terlalu sering menanggapi isu di luar kewenangannya, dan seharusnya lebih fokus membangun arah kebijakan ekonomi nasional.
“Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” ujar Misbakhun dalam sebuah diskusi ekonomi baru-baru ini, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (13/10/2025).
Menurut Misbakhun, sejumlah pernyataan Purbaya justru menimbulkan polemik antarinstansi. Salah satunya saat Purbaya menyoroti anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak terserap secara maksimal.
Misbakhun menegaskan bahwa alokasi anggaran seperti MBG memiliki dimensi politik tersendiri, sehingga tidak dapat begitu saja dialihkan tanpa pembahasan bersama DPR.
“Sama ketika kami melihat bahwa ketika tiba-tiba Pak Purbaya langsung merespons menaikkan defisit dari 2,48 menjadi 2,68. Itu kan sebenarnya harus berkonsultasi dan rapatkan dengan DPR, tapi karena masih dalam proses pembahasan APBN sehingga ruang itu diberikan keleluasaan. Hal-hal seperti ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak,” tegasnya.
Pernyataan Misbakhun merespons langkah Purbaya yang sebelumnya menyatakan siap menarik dana MBG apabila tidak terserap secara maksimal.
Dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada 19 September 2025, Purbaya mengatakan, “Kalau penyerapannya hanya sekian, ya kita ambil juga uangnya. Kita sebar ke tempat lain atau untuk mengurangi defisit, atau untuk mengurangi utang.”
Meski begitu, mantan bos Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menegaskan tidak bermaksud menghambat kinerja Badan Gizi Nasional (BGN). Purbaya justru berencana membentuk tim khusus dari Kementerian Keuangan untuk membantu optimalisasi serapan anggaran.
“Kita coba bantu, termasuk kirim manajemen segala macam. Orang keuangan banyak kan, biar kerja lah,” ujarnya.
Pernyataan-pernyataan tersebut kini menjadi sorotan DPR, yang menilai koordinasi lintas lembaga menjadi kunci agar kebijakan ekonomi pemerintah tidak menimbulkan kesan tumpang tindih maupun sepihak. (*/Rel)
