JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah memperkuat pengawasan aktivitas ekspor-impor minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan turunannya, terutama terkait kewajiban perpajakan. Langkah ini diambil setelah terungkapnya ekspor ilegal Fatty Acid Methyl Ester (FAME) oleh PT MMS yang menimbulkan potensi kerugian negara hingga Rp2,8 triliun pada awal November 2025.
Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (8/12/2025), Purbaya mengungkap bahwa pihaknya telah memanggil seluruh pengusaha FAME untuk memberikan peringatan tegas.
“Itu sudah kita panggil pengusaha FAME di seluruh Indonesia ke Jakarta, kita bilang ke mereka aturan kita begini, begini, begini, kita enggak akan deviate dari aturan itu,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan segan bertindak bila ada pelaku usaha yang melanggar.
“Anda siap-siap aja, kalau anda mau berbisnis terus ikut aturan kami, kalau enggak, saya hajar mereka. Jadi setiap ada pelanggaran-pelanggaran itu, kami dapat nama-namanya,” tegasnya.
Sebelumnya, pada Jumat (28/11/2025), Purbaya telah memanggil sekitar 200 pelaku industri sawit yang mewakili 137 wajib pajak strategis dalam agenda Sosialisasi Kewajiban Perpajakan Sektor Produk Kelapa Sawit dan Turunannya. Kegiatan ini berlangsung di Aula Cakti Buddhi Bhakti, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Dalam siaran pers DJP pada Rabu (3/12/2025), Purbaya mengatakan bahwa dirinya hadir secara mendadak dalam kegiatan tersebut.
“Sebenarnya saya tidak dijadwalkan hadir, ini mendadak. Kata Pak Bimo tadi, kalau Pak Menteri datang semoga pendapatan pajaknya bisa meningkat banyak,” ujarnya.
Purbaya juga menyinggung keberhasilan operasi gabungan antara Kementerian Keuangan dan Polri yang mengungkap penyelundupan produk turunan CPO pada awal November 2025. Ia menekankan bahwa tindakan tersebut bukan untuk menakut-nakuti, melainkan memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan hukum.
“Kalau ada kesulitan atau masalah apa pun, laporkan ke saya. Kita bereskan. Yang jelas, kita ingin industri sawit ini tetap menjadi tulang punggung industri Indonesia,” kata Purbaya.
Purbaya menambahkan bahwa pemerintah terus mendorong iklim usaha yang sehat sekaligus menjamin penerimaan negara tetap optimal. Kebijakan fiskal, kata dia, akan diarahkan untuk memberi manfaat bagi pelaku usaha namun tetap menjaga integritas sistem perpajakan.
“Teman-teman dunia usaha, mohon kerja samanya demi kelancaran kita semua dan untuk memaksimalkan kontribusi Anda bagi negara ini,” tutupnya. (*/Rel)
