JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan permohonan maaf kepada kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) yang sempat tersinggung atas dorongan kerasnya untuk mempercepat realisasi belanja. Ia menegaskan, langkah tersebut semata dilakukan agar kebijakan ekonomi daerah berjalan seirama dengan kebijakan ekonomi nasional.
“Saya bukannya sentimen sama daerah. Saya justru ingin mereka belanjakan lebih cepat supaya ekonominya jalan sinkron dengan kebijakan ekonomi pusat. Jadi kalau ada daerah yang tersinggung, saya mohon maaf. Tapi ya kerja yang benar lah, habisin tuh duit,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI di Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025).
Purbaya menilai masih banyak dana pemerintah yang mengendap di kas daerah maupun kementerian. Padahal, menurutnya, dana tersebut seharusnya segera dimanfaatkan agar bisa menggerakkan perekonomian nasional yang tengah menghadapi tekanan.
“Kalau uangnya nganggur, ekonomi nggak jalan. Ekonomi lagi susah, nggak kedorong. Jadi saya minta semuanya habisin uangnya dengan benar,” tegasnya.
Sebelum muncul polemik dengan Pemda, Purbaya mengaku telah melakukan safari ke sejumlah kementerian yang serapan anggarannya masih rendah. Ia menegaskan, kunjungannya bukan bentuk intervensi kebijakan, melainkan upaya memastikan bahwa dana yang sudah tersedia benar-benar digunakan secara optimal.
“Saya nggak intervensi kebijakan. Saya hanya datang ke mereka, tanya programnya apa, lalu bilang: habiskan uangnya. Apa yang bisa saya bantu? Karena kalau nggak, uangnya nganggur,” jelasnya.
Purbaya juga menyoroti konsekuensi dari rendahnya serapan anggaran. Menurutnya, selain membuat pertumbuhan ekonomi melambat, dana yang tidak terpakai tetap membebani negara karena pemerintah tetap harus membayar bunga atas dana yang tersimpan.
“Satu, saya bayar bunga untuk uang yang nggak dipakai. Yang kedua, ekonomi lagi susah nggak terdorong. Habis itu sudah mulai menyebar di kementerian, kayaknya ada yang sebel sama saya, biar aja,” ujarnya setengah berseloroh.
Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah belum akan melakukan ekspansi fiskal besar-besaran pada tahun ini maupun tahun depan. Menurutnya, kebijakan fiskal tetap dijalankan secara hati-hati dan terukur dengan defisit APBN yang tetap dijaga di bawah 3 persen dari PDB.
“Kita tetap menjalankan kebijakan yang perlu. Dan yang kami lakukan adalah memastikan dana-dana yang ada dipakai secara optimal. Kami juga memberi bantuan tambahan untuk mendorong ekonomi lebih cepat,” katanya.
Sementara itu, data pemerintah menunjukkan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 turun menjadi Rp693 triliun dari Rp919,9 triliun pada 2025, atau berkurang sekitar Rp226,9 triliun. Meski demikian, alokasi program prioritas nasional justru meningkat tajam dari Rp930,7 triliun pada 2025 menjadi Rp1.377,9 triliun pada 2026 naik sebesar Rp447,2 triliun.
Pemerintah memastikan, meski TKD menurun, manfaat bagi masyarakat di daerah tetap dijaga melalui optimalisasi program prioritas dan peningkatan kualitas layanan publik. (*/Rel)
