JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim mampu membalikkan pelemahan nilai tukar rupiah hanya dalam waktu singkat. Namun, ia menegaskan bahwa kewenangan tersebut bukan berada di tangannya, melainkan otoritas bank sentral.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya merespons pelemahan rupiah yang terus terjadi dalam beberapa hari terakhir. Bahkan, pada perdagangan Selasa (20/1/2026), nilai tukar rupiah nyaris menembus level Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS).
“Saya tahu betul alasannya kenapa (rupiah melemah) dan memperbaikinya dua hari, semalam dua malam selesai itu. Tapi saya bukan bank sentral,” kata Purbaya saat ditemui di kawasan Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (20/1/2026).
Rupiah Nyaris Sentuh Rp17.000
Mengutip data CNNIndonesia.com, pada penutupan perdagangan Selasa (20/1), rupiah berada di posisi Rp16.956 per dolar AS. Mata uang Garuda melemah tipis 1 poin atau sekitar 0,01 persen dibandingkan penutupan sebelumnya.
Sementara itu, kurs referensi Bank Indonesia melalui Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) mencatat rupiah berada di level Rp16.981 per dolar AS pada sore hari yang sama.
Meski mengetahui penyebab pelemahan rupiah, Purbaya enggan mengungkapkannya secara terbuka. Ia menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar merupakan domain Bank Indonesia.
“Anda tanya ke bank sentral. Nanti saya dipancing-pancing masuk situ terus lagi. Nanti saya kelepasan, ribut lagi di luar. Kalau saya, tahu alasannya,” ujarnya.
Heran Rupiah Melemah di Tengah Arus Modal Masuk
Sebelumnya, Purbaya juga mengaku heran melihat pelemahan rupiah terjadi di tengah derasnya aliran dana asing yang masuk ke pasar keuangan Indonesia.
Menurutnya, secara teori, masuknya modal asing seharusnya memperkuat nilai tukar rupiah, bukan sebaliknya.
“Ketika kapital masuk ke sini besar, kenapa rupiahnya melemah? Coba tanya mereka deh, karena saya enggak bisa intervensi untuk menjelaskan, nah itu kan otoritas bank sentral,” kata Purbaya.
Pernyataan ini mempertegas bahwa kebijakan stabilisasi nilai tukar sepenuhnya berada di tangan Bank Indonesia, sementara pemerintah melalui Kementerian Keuangan fokus pada menjaga stabilitas fiskal dan iklim investasi. (*/Rel)
